hut

Wagub Jabar: Wacana Bekasi Gabung DKI Hanya Politik

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum, menanggapi wacana Kota Bekasi pindak ke DKI Jakarta dengan menyebut pernyataan Wali Kota, Rahmat Effendi, hanya ungkapan politik.

“Ungkapan Bekasi memilih bergabung ke DKI Jakarta oleh Wali Kota Bekasi, itu sah-sah saja. Karena Pak Rahmat Effendi, sebagai politisi, dan saya juga sebagai politisi, setiap ungkapan tentunya memiliki multitafsir,” ujar Uu, di Bekasi, Sabtu (21/9/2019).

Dikatakan, bahwa ucapan politisi tersebut memiliki efek domino, seperti arahnya ke mana, dia mengibaratkan ungkapan tersebut layaknya seorang pemain biliar yang penuh warna dan multitafsir. Tinggal bagaimana seseorang menafsirkan saja.

“Harus dipahami, hidup ini harus berpolitik untuk meraih sukses. Terkait setuju atau tidak, tentu saya tidak bisa memberi statment pribadi begini, apalagi itu ucapan politik dan masih abu-abu,” ucapnya.

Dia tidak ingin berspekulasi. Uu beranggapan, semua ucapan politisi abu-abu dan hanya pasti jika sudah diputuskan alias sudah jadi. Namun, dia mengajak menghargai apa yang menjadi keinginan Wali Kota Bekasi.

Menurutnya, Jabar adalah sebuah kawasan strategis sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota. Dan, harus dipahami, bahwa dulu kawasan DKI Jakarta itu bagian dari Jawa Barat. Pastinya keputusan politik itu jika sudah jadi.

Dalam kesempatan itu, Uu menyampaikan soal progress pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari wilayah Bandung, ke tiga wilayah yang sudah ditetapkan. Uu, secara pribadi menyampaikan keinginan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat bisa ke wilayah Kertajati, Kabupaten Majalengka, dibanding dua wilayah lainnya, seperti Walini dan Tegalluar.

Menurutnya, Kertajati, memiliki akses untuk ke wilayah Kota dengan jarak tempuh hanya 45 menit. Di samping itu, lokasinya berdekatan dengan Bandara Internasional Kertajati.

“Hal lainnya, ada lahan milik Provinsi dengan luas mencapai belasan hektare di wilayah Kertajati yang belum difungsikan. Artinya, bisa menghemat anggaran,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, keinginan untuk memindahkan wilayah Ibu Kota Jabar, tidak lain guna memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat Jabar. Selama ini, posisi perkantoran Provinsi Jabar antara satu dengan lainnya tidak menjadi satu, sehingga mempersulit warga dalam kepengurusan.

Lihat juga...