hut

Wagub: Produk Pangan UMKM NTB Diminta Perhatikan Kesehatan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Supaya produk yang dihasilkan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa banyak dilirik pangsa pasar, selain kemasan, masalah kesehatan produk dihasilkan harus harus menjadi perhatian.

“Masalah kemasan penting, tapi tidak kalah penting perlu diperhatikan masyarakat pelaku UMKM adalah higienitas dan kesehatan produk yang dihasilkan, jangan sampai ada terkandung zat yang bisa membahayakan konsumen,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Mataram, Jumat (27/9/2019).

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memaparkan masyarakat pelaku UMKM perlu memperhatikan masalah kesehatan produk pangan yang dihasilkan, Jumat (27/9/2019) – Foto: Turmuzi

Harapan tersebut dikemukakan Rohmi menyusul masih adanya temuan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terutama di pasar tradisional, produk olahan UMKM dan rumah tangga mengandung zat berbahaya.

Rohmi mengharapkan, agar pelaku UMKM bidang pangan di NTB mampu memproduksi olahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi serta terjamin kesehatannya. Pelaku usaha juga didorong agar tetap memiliki ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan usaha yang dijalankannya.

“Mengingat bagaimanapun, UKM diharapkan bisa menjadi yang terdepan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB, dengan menghadirkan produk UMKM berkualitas dan sehat untuk masyarakat maupun wisatawan, sehingga NTB semakin dikenal,” katanya.

Rohmi juga berpesan agar pelaku usaha turut berpartisipasi dalam menyukseskan program zero waste. Ia menyerukan kepada pelaku usaha untuk mampu memilah sampah yang diproduksi sehingga dapat diolah oleh bank sampah dan menjadi hal yang bermanfaat.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha BPOM RI, Dewi Prawita Sari, M. Kes, sebelumnya mengungkapkan, bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan obat serta makanan merupakan salah satu tugas dari BPOM dalam memberdayakan UMKM.

Untuk tahun 2019, Badan POM menyelenggarakan pendampingan atau intervensi bagi UMKM pangan sebanyak 8.000 UMKM di 11 provinsi, salah satunya adalah Provinsi NTB.

Khusus Provinsi NTB, UMKM yang mendapat intervensi sebanyak 1000 UMKM pangan. Jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya 500 UMKM di Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara.

Sementara UMKM pangan di Lombok Tengah sebanyak 250 serta di Kabupaten Bima sebanyak 250 pelaku usaha.

Lihat juga...