hut

Wako Bekasi Sidak Empat Lokasi Layanan Publik

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, melakukan inspeksi mendadak (sidak), kepada empat instansi pelayanan publik di wilayah setempat. Hal tersebut dalam rangka melihat progress sistem pelayanan yang dilaksanakan pada masing-masing instansi.

Sidak pertama dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), ke dua di Dinas Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, terakhir ke Dinas Terpadu Satu Pintu di Jalan Ir.Juanda, Kelurahan Margahayu.  Dari inspeksi tersebut ada beberapa rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Patriot.

“Saya mengintruksikan ke Disdukcapil mulai minggu depan petugas Dukcapil untuk hadir di setiap Kecamatan, dalam rangka memberi pelayanan legalisir Kartu Keluarga (KK) dan lainnya. Sehingga, warga tidak jauh datang ke dinas karena tersedianya pelayanan warga di wilayahnya domisili,” ujar Rahmat Effendi, Senin (23/9/2019).

Intruksi tersebut karena melihat banyaknya antrean di Disdukcapil Kota Bekasi hanya untuk mengurus legalisir KK, akta lahir, dan akta nikah yang hadir dari berbagai wilayah kecamatan di Bekasi. Terhitung minggu depan, pengurusan tersebut bisa dilaksanakan di masing-masing kecamatan.

Dia juga meminta kepala dinas dukcapil Kota Bekasi, keliling secara rutin ke setiap kecamatan untuk melihat progress pelayanan, khususnya terkait dengan kependudukan.

Sedangkan peningkatan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah, Rahmat Effendi memerintahkan agar Bapenda merespons cepat pengaduan dan pelayanan kepada warga, baik validasi, pengajuan pengurangan PBB dan pelayanan lainnya serta bisa memberikan keputusan secara cepat atas pengaduan dan permohonan warga, sesuai peraturan yang berlaku.

Kepada Dinsos, dia meminta semua pelayanan, seperti pembuatan surat pengantar KIP (Kartu Indonesia Pintar), mengurus orang terlantar, bantuan keringanan biaya sekolah, keringanan biaya rumah sakit untuk dapat lebih maksimal, cepat dan tidak berbelit.

Terakhir, sidak di DPMPTSP Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengintruksikan segala bentuk perizinan bisa dibuat dengan cepat jika semua sudah terpenuhi.

“Seperti pembuatan izin untuk apoteker, di peraturan membutuhkan waktu satu minggu, setelah dilihat dari kondisi, maka harus dipangkas menjadi 3 hari,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga memerintahkan kepala DPMPTSP agar membuat surat edaran bersama dengan dinas pelayanan ke para camat dan lurah, terkait tidak dijadikan domisili usaha sebagai syarat dalam mengurus izin usaha di Kota Bekasi mengacu pada perintah Kemendagri.

Lihat juga...