hut

Warga Kembali Tutup Akses Jalan ke Waduk Napun Gete

MAUMERE — Masyarakat Desa Ilimedo dan Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka, NTT kembali melakukan penutupan jalan masuk ke areal Waduk Napun Gete.

Penutupan dilakukan kembali sejak Sabtu (31/8/2019) akibat ganti rugi lahan untuk pembangunan Waduk Napun Gete tak kunjung dibayarkan.

“Pak Beni PPK tanah dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara di Kupang menjanjikan paling lama tanggal 31 Agustus 2019,” ujar Simon Lewar pemilik lahan untuk lokasi waduk Napun Gete, Kamis (5/9/2019).

Dikatakan Simon, pada bulan April 2019 warga pemilik lahan juga menutup akses jalan masuk ke waduk. Setelah ditutup sebutnya pemerintah mengajak pemilik lahan bicara.

Dalam pembicaraan bersama PPK dan BWS jelasnya, ketua forum menyampaikan permintaan warga dan dikatakan akan segera dibayarkan.

“Kami tunggu sampai akhir Agustus 2019 lahan juga belum dibayarkan. Makanya kami tutup jalan masuk,” tuturnya.

Setelah ditutup tambah Simon, semua mobil pengangkut material tidak diperkenankan masuk. Kalau sepeda motor boleh masuk termasuk para pekerja.

Bahan bakar pun sambungnya tidak diperkenankan dibawa masuk ke lokasi waduk. Kalau bahan bakar dibawa masuk berarti alat berat bisa beroperasi melakukan pekerjaan pembangunan.

“Warga hanya menuntut agar lahan yang dipergunakan untuk membangun waduk secepatnya dibayar,” tegasnya.

Ada 125 bidang, kata Simon, yang belum dibayar. Lahan ini belum termasuk dengan longsoran yang juga belum dibayar.

Warga tandasnya tidak mengijinkan palang kayu dibuka sebelum ganti rugi lahan dibayar. “Total dana yang belum dibayarkan oleh pemerintah sekitar Rp.40 miliar,” ungkapnya.

Eliseus Dalo pemilik lahan kepada Cendana News menjelaskan, awal mulanya tanggal 6 November 2018, bupati menyampaikan ganti rugi lahan, sisanya akan dibayar akhir Maret 2019.

Karena janji bupati tidak terpenuhi, maka kata Eliseus warga lakukan pemalangan. Warga meminta uang mereka dibayarkan.

“Waktu itu pemerintah meminta kami membuka palang kayu dan pihak PPK tanah, Pak Beni yang mengatakan akhir Desember 2019 baru bisa dibayarkan,” ujarnya.

Warga menanyakan apa saja syaratnya yang kurang, kata Eliseus yang belum dibayar seluas 91,68 hektar. Warga meminta apakah boleh dananya dibayarkan akhir Agustus 2019.

Untuk lebih memperkuatnya lanjutnya, pemilik lahan mengutus ketua forum Yan Sani dan Robertus Robin tanggal 25 April untuk ke Kupang bertemu Beni, PPK tanah.

“Mereka menyampaikan permintaan pemilik lahan dan akhirnya disepakati pembayaran disetujui akhir Agustus 2019,” urainya.

Tanggal 31 Agustus 2019, Pak Beni papar Eliseus datang dan bertemu kami di lokasi waduk. Pemilik lahan pun berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS).

Dirinya menyampaikan kesepakatan belum bisa diakomodir karena belum lengkap sehingga belum bisa diproses di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“Makanya warga tidak setuju karena dana tidak bisa dibayarkan. Ini yang membuat kami pemilik lahan kembali menutup jalan masuk agar pemerintah bisa membayar ganti rugi lahan kami,” pungkasnya.

Lihat juga...