2020, Pemkot Bekasi Targetkan Semua Puskesmas Terakreditasi

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Pemkot Bekasi, Jawa Barat, menargetkan seluruh pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) di wilayahnya tahun depan sudah terakreditasi standar mutu pelayanan dari tim komisi surveyor Kementerian Kesehatan RI.

Diketahui dari 42 Puskesmas di wilayah Kota Bekasi, sampai saat ini terdata baru 20 yang telah terakreditasi. Proses akreditasi tersebut sudah berjalan sejak 2016.

“Puskemas di Kota Bekasi berjumlah 42 unit, tersebar di berbagai kelurahan. Tapi, baru 20 Puskesmas yang sudah terakreditasi. Dinkes menargetkan 2020, seluruh Puskesmas terakreditasi.” kata Tanti Rohilawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jumat (11/10/2019).

Dikatakan, bahwa program akreditasi terhadap 20 Puskesmas yang telah dilakukan melalui beragam klasifikasi great akreditasi meliputi paripurna, utama, madya dan akreditasi dasar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati –Foto: M Amin

Pada 2019, Dinkes mengusulkan delapan Puskesmas untuk mendapatkan akreditasi dan hasilnya belum keluar.

“Delapan Puskesmas yang dilakukan akreditasi meliputi laboratorium reakreditasi dan sudah dikunjungi tim surveyor dari Kemenkes RI,” tukasnya.

Sehingga, imbuhnya, ada tiga lokasi Puskesmas lagi yang akan dikunjungi  tim komisi akreditasi pusat Kemenkes RI yang dijadwalkan di Oktober ini.

Dengan demikian, rincian status Puskesmas di Kota Bekasi, dari total jumlah 42  puskesmas tersebut ada 28 unit telah selesai diakreditasi.

Menurutnya, dari total jumlah yang sudah selesai dilakukan akreditasi tersebut, sebenarnya ada 31 Puskesmas di Bekasi sudah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Jadi, akan ada 14 Puskesmas Kota Bekasi di tahun ini akan didaftarkan, agar mendapatkan akreditasi. Harapannya tahun depan seluruh Puskesmas di Bekasi bisa terakreditasi,” harapnya.

Untuk itu, lanjutnya, Dinkes terus mendorong Puskesmas di Kota Bekasi dalam meningkatkan pelayanan. Seperti pelayanan di lingkungan Puskesmas dalam bentuk promotif-preventif, seperti visitasi, pelayanan di dalam gedung Puskemas sendiri meliputi kuratif.

Menurutnya, semua persyaratan tersebut masuk dalam penilaian inti dari tim komisi penilaian dari Kemenkes, di samping melihat sistem administrasi dan manajemen di Puskesmas itu sendiri.

Secara keseluruhan, tim survei akan melihat dari dokumen kegiatan di setiap Puskesmas. Semua akan masuk dalam penilaian, apakah sudah benar cara penanganannya dan harus dimulai dari dasar payung hukum yang ada.

Pengajuan layanan untuk akreditasi ini, kata Tanti, karena Puskesmas selaku pelayanan kesehatan masyarakat harus memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Salah satunya terkait sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti pelayanan kesehatan kepada pasien, sumber daya manusia yang dimiliki, serta tertib administrasi pada manajemennya,” pungkas Tanti.

Lihat juga...