hut

50.500 Sertifikat Tanah di Banyuwangi Ditarget Selesai Tahun Ini

Editor: Koko Triarko

BANYUWANGI – Sebanyak 50.500 sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ditargetkan tahun ini selesai.

Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah BPN Banyuwangi, Amirul Mukmin, mengatakan, tahun ini pemerintah pusat menargetkan 9 juta sertifikat terbit melalui program PTSL. “Untuk di Banyuwangi sendiri mendapat kuota 50.500 sertifikat PTSL, yang harus dirampungkan tahun ini,” kata Mukmin, usai dialog interaktif BPN dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi bersama Asosiasi Kepala Desa di SMK Negeri 1 Banyuwangi, Selasa (15/10/2019).

Menurut Mukmin, saat ini pihaknya telah merampungkan proses perencanaan, penyuluhan hingga pengukuran tanah. Sehingga tinggal tahap akhir, yaitu pencetakan, sebelum sertifikat yang ditargetkan rampung akhir tahun ini dibagikan kepada masyarakat.

“Untuk perencanaan, penyuluhan dan pengukuran sudah rampung 100 persen, tinggal nyetak saja. Kanwil juga sudah melakukan evaluasi pelaksanaan PTSL 2019, sehingga tidak menjadi beban di 2020,” ungkapnya.

Sebab, tambah Mukmin, pada 2020 mendatang, BPN Banyuwangi mendapat tambahan kuota untuk program PTSL yang jumlahnya mencapai 58 ribu sertifikat. Tentu ini menjadi keuntungan bagi masyarakat Banyuwangi, untuk mendaftarkan tanahnya yang belum memiliki sertifikat. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat, agar dapat mendaftarkan tanahnya ke program PTSL.

“Yang terutama yakni kesiapan dari pemerintah desa. Jangan sampai ketika desa mengajukan PTSL ternyata belum siap, terkait daftar nominatif dan peta kerja. Jika desa tidak siap, tentu akan mengganggu pelaksanaan PTSL,” ujarnya.

Untuk biaya PTSL, kata Mukmin, hanya sebesar Rp150 ribu. “Pemerintah desa tidak boleh menarik biaya lebih dari yang ditetapkan dalam Undang-undang,” imbuhnya.

Sementara, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Bagus, mewanti-wanti agar Kades atau Pokmas yang ditunjuk untuk melakukan pendataan PTSL tidak memungut biaya lebih dari ketentuan. Sebab, hal tersebut berisiko hukum di kemudian hari.

“Tahun ini ada belasan perkara tentang PTSL yang dilaporkan ke Kejaksaan. Rata-rata terkait penarikan harga yang kemahalan,” katanya.

Dari seluruh perkara PTSL yang diadukan ke Kejaksaan, baru satu yang ditangani oleh Pidsus untuk dilakukan penyelidikan. Untuk perkara lainnya, saat ini masih dalam pemeriksaan Inspektorat Pemkab Banyuwangi.

“Seluruh perkara tersebut dilarikan ke Inspektorat, karena masih tahun berjalan. Karena belum tutup tahun, maka harus dilakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu,” pungkasnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com