hut

Banyak Fasilitas Publik di Sikka Belum Ramah Difabel

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, belum satu pun yang bisa dikategorikan sebagai bangunan ramah disabiltas.

“Kalau untuk fasilitas publik, sampai saat ini belum ada sama sekali kantor pemerintahan yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas atau ramah bagi penyandang disabilitas,” kata Maria Norma Yunita Ngewi, Ketua Froum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika), Rabu (2/10/2019).

Dikatakan Maria, sebenarnya masalah terbesar penyandang disabilitas adalah hambatan dalam mengakses fasilitas, baik di kantor pemerintah maupun fasilitas publik yang ada di kabupaten Sikka.

“Saat ke dinas Sosial kabupaten Sikka, kami juga menyarankan agar di kantor pemerintah ada RAM atau jalan khusus pengguna kursi roda. Di kabupaten Sikka baru ada satu RAM di gereja Thomas Morus saja,” jelasnya.

Margaretha Helena, Koordinator project program Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) Caritas Keuskupan Maumere (kanan), bersama Maria Norma Yunita Ngewi, Ketua Froum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika). -Foto: Ebed de Rosary

Pemerintah, tegas Maria, harus melibatkan kaum disabilitas dalam berbagai kegiatan sejak dari desa hingga kabupaten. Dirinya mencontohkan, saat kegiatan Musrembang, penyandang disabilitas perlu dilibatkan sejak tingkat desa hingga kabupaten.

“Ada 5 poin inklusi yang harus dilakukan, di antaranya harus ada data, akesbilitas, partisipasi, peningkatan kapasitas serta prioritas lingkungan. Pelan-pelan pemerintah mulai memiliki kesadaran pentingnya mengakomodir para disabilitas dalam berbagai kegiatan,” katanya.

Sejak terbentuk organisasi Forsadika, pihaknya mulai membangun relasi dengan pemerintah. Dirinya beralasan, berbicara tentang disabilitas, maka disabilitas harus terlibat di dalamnya.

“Selama ini, Caritas Keuskupan Maumere dan yayasan Nativitas Maumere membantu kelompok disabilitas orang per orang, tetapi saat dieveluasi hasilnya kurang memuaskan,” terangnya.

Makanya, penyandang disablitas di Sikka membentuk organisasi. Pihaknya melihat kenyataan yang ada, di mana ketika organisasi yang berbicara, maka hasilnya lebih kuat dibandingkan dengan personal yang berbicara.

“Penyandang disabilitas sejak dahulu mengalami stigma atau diskriminasi dan sampai sekarang pun masih terjadi. Untuk itu, kami selalu melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat,” ungkapnya.

Untuk masyarakat, pesan Maria, harus memiliki pemahaman yang benar mengenai penyandang disabilitas. Dirinya meminta penyebutannya lebih diperhalus, seperti tidak menyebut cacat tapi difabel.

“Di kampung-kampung saya, masih menjumpai masyarakat memanggil seorang disabilitas dengan bahasa yang tergolong kasar. Pelan-pelan kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar tidak ada stigma ini,” ujarnya.

Margaretha Helena, Koordinator project program Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) Caritas Keuskupan Maumere,menambahkan, data pasti jumlah disabilitas di Sikka masih belum valid. Menurutnya, ada sekitar 200 orang disabilitas di Sikka.

“Untuk penguatan kapasitas teman-teman disabilitas juga, kami mengalami kesulitan, sebab sulit mendapatkan difabel yang potensial yang minimal memiliki pendidikan setingkat SMA,” ujarnya.

Selama ini, kata Helena, kelompok difabel seakan menjadi kelompok yang termarjinalkan, akses pendidikan juga tidak terurus dan dilayani. Di Caritas Keuskupan Maumere, pihaknya bekerja dengan dasar kesetaraan dan kemanusiaan.

“Semua warga negara mempunyai hak yang sama dan semua kelompok masyarakat harus terakomodir dalam penyelenggaran negara. Kelompok ibu hamil, anak dan balita serta lansia saja diperhatikan pemerintah, kenapa difabel tidak?” sesalnya.

Penyandang disablitas, tegas Helena, harus masuk atau dilibatkan di dalam penyelenggaraan pembangunan negara, khususnya di kabupaten Sikka. Penerimaan dari pemerintah daerah sudah sangat bagus, tinggal implementasi saja yang masih kendala di perencanaan dan penganggaraan.

“Harus dilakukan sosialisasi lebih banyak dan pemerintah terus didorong, sebab harus paham terlebih dahulu baru turun ke hati,” ucapnya.

Untuk merehabilitasi teman-teman difabel, pesan Helena, harus melibatkan segenap elemen masyarakat. Hal ini bukan saja menjadi pekerjaan dinas sosial atau lembaga-lembaga yang punya konsen atas disabilitas saja, tetapi pekerjaan semua elemen masyarakat.

Lihat juga...