hut

Batas Waktu Penyidikan Tak Jelas, KUHAP Digugat ke MK 

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Batas waktu penyidikan sebuah tindak pidana tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang No.8/1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal tersebut akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Andrias Lutfi Susiyanto, seorang guru. Kuasa hukum Pemohon, Yassiro Ardhana Rahman, mengatakan, Pemohon menguji Pasal 109 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP, karena berlakunya pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang dilakukan penyidik.

“Apabila batas waktu penyidikan telah selesai, maka secara hukum penyidik wajib menghentikan penyidikan,” tandas Yassiro Ardhana Rahman, dalam sidang uji materil KUHAP di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Kuasa Hukum Pemohon Yassiro Ardhana Rahman (tengah) Memberikan Keterangan Saat Sidang Uji Materil KUHAP di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/10/2019) – Foto M Hajoran Pulungan

Yassiro menjelaskan, Andrias Lutfi Susiyanto, yang berprofesi sebagai guru swasta di SD Taman Harapan ditetapkan menjadi tersangka karena diduga melanggar ketentuan Pasal 335 KUHAP. Kejadian tersebut bermula dari perdebatan antara tim kuasa hukum kepala sekolah yang lama dengan guru SD Taman Harapan, salah satunya Pemohon. Perdebatan tersebut berujung adu mulut, sehingga mengakibatkan Pemohon dilaporkan ke Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polsek Klojen Kota Malang pada Januari 2018.

“Namun, hingga saat ini berkas penyidikan tidak segera dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Pemohon menilai, hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon,” ujarnya.

Pemohon lain, Evan Waluyo Rostanadji, yang bekerja di Toko Emas Amolongo, ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Mimika, kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pada 19 Desember 2018.

Pemohon telah ditahan salama 120 hari, tapi berkas penyidikan Pemohon tidak kunjung diserahkan kepada jaksa penuntut umum. “Menurut Pemohon, hingga permohonan ini diajukan, Pemohon tidak mengetahui informasi atas perkembangan perkara tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat merugikan hak konstitusi Pemohon,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam petitum-nya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan pasal-pasal yang diuji tersebut bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tidak mencantumkan serta menjelaskan secara rinci tentang batas waktu penyidikan yang bisa dilakukan penyidik.

Terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, menasehati, agar Pemohon mempelajari putusan-putusan MK berkaitan dengan substansi yang diuji. “Mohon diperiksa, kalau tidak salah ketentuan ini sudah pernah diuji di MK. Saudara perlu lihat untuk membuat argumentasi, sehingga permohonan Saudara tidak sia-sia,” sebutnya.

Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, para Pemohon disebutnya tidak perlu berpanjang-panjang dan berbelit-belit dalam menyampaikan argumen. Dibuat sederhana, termasuk kedudukan hukum, penting diuraikan tapi tidak perlu berbelit-belit.  “Cukup dijelaskan apa status Pemohon, dalam hal ini sebagai perorangan warga negara Indonesia. Kemudian Saudara jelaskan hak konstitusional Saudara yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang diujikan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com