hut

BPJS Kesehatan Menunggak Rp35 Miliar ke RSUD Kota Madiun

Ilustrasi. [Ant]

MADIUN – BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, hingga Senin (21/10/2019) masih menunggak pembayaran klaim untuk Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Madiun sebesar Rp35 miliar.

Wali Kota Madiun, Maidi, mengatakan, besaran tunggakan sebesar Rp35 miliar tersebut, merupakan klaim sejak Mei hingga September 2019. Tunggakan tersebut mempengaruhi operasional rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.

“Pasien yang datang berobat ke rumah sakit kita semakin banyak. Tetapi untuk klaim dari BPJS Kesehatan telat berbulan-bulan. Padahal rumah sakit harus terus jalan,” ujar Maidi, dalam kegiatan forum kemitraan dengan BPJS Kesehatan, Senin (21/10/2019).

Tunggakan tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah sakit. Pembayaran klaim digunakan untuk belanja obat dan lain sebagainya. Imbasnya, rumah sakit harus mencari dana talangan, sehingga efisiensi anggaran semaksimal mungkin dilakukan. Hal itu demia layanan rumah sakit tetap dapat dilakukan dengan baik.

Hal itu hampir terjadi di seluruh rumah sakit di Madiun. Sesuai data, terbesar, tunggakan klaim ada di RSUD dr Soedono yang mencapai Rp55 miliar. Begitu juga dengan rumah sakit swasta seperti RSI yang mengalami penunggakan sebesar Rp20 miliar. Padahal, pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang ditanggung Pemerintah Kota Madiun tidak pernah telat. Besarannya, mencapai Rp1,7 miliar setiap bulan.

Pemkot Madiun, sudah menganggarkan untuk pembayaran iuran BPJS bagi 76 ribu lebih masyarakat kurang mampu, yang belum masuk dalam anggaran pemerintah pusat. Pemkot Madiun pun berencana akan mengembalikan ke program sebelumnya, yakni melalui jaminan kesehatan masyarakat semesta (jamkesmasta), jika tunggakan klaim tak juga dibayarkan.

Hanya saja, pihaknya akan berkirim surat terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Jika diperbolehkan, pelayanan kesehatan akan dikelola secara mandiri. walaupun Kota Madiun sudah dalam status Universal Health Coverage (UHC). Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun, Tarmuji, mengatakan, adanya tunggakan pembayaran klaim ke sejumlah rumah sakit karena dana dari kantor pusat belum turun. Nominal tunggakannya berbeda-beda setiap daerah.

Pihaknya mengaku akan langsung melakukan pembayaran kepada rumah sakit begitu dana dari pusat turun. “Yang pasti setiap ada dana yang dikirim, saat itu juga kami lakukan pembayaran ke rumah sakit,” kata Tarmuji.

Untuk menutup biaya operasional rumah sakit, pihaknya menyarankan agar setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan menerapkan pola Supply Chain Financing (SCF) atau meminjam dana talangan dari bank yang ditunjuk.

Nantinya, pihak rumah sakit tidak dibebani bunga, tetapi bunga dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Karena sesuai regulasi, BPJS tidak diperbolehkan pinjam dana ke bank. Tarmuji menjelaskan, dua rumah sakit yang selama ini sudah menerapkan sistem SCF yakni RS Widodo Ngawi dan Rumah Sakit Darmayu Ponorogo. Diharapkan, solusi tersebut dapat diterapkan di rumah sakit yang menjadi coverage area BPJS Kesehatan Madiun, agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. (Ant)

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com