hut

Budidaya Kerapu di Sumbar Curi Perhatian Perbankan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

PADANG — Usaha budidaya ikan kerapu yang ada di Provinsi Sumatera Barat mampu menarik perhatian dari pihak perbankan. Buktinya, Bank BNI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) datang langsung ke tempat budidaya yang ada di Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Yosmeri mengatakan, saat ini usaha budidaya ikan kerapu mulai dilirik dari pihak perbankan. Ada kemungkinan dalam waktu dekat dibantu permodalan usaha untuk pelaku usaha. Karena memang, usaha tersebut telah mendapatkan pasar ekspor, dengan tujuan Hongkong dan Singapura.

“Selama tahun 2019 ini kita telah melakukan dua kali ekspor. Sebelumnya ada 20 ton ikan, dan belum lama ini kita kembali melakukannya dengan jumlah 16,3 ton,” katanya, Selasa (15/10/2019).

Menurutnya, Sumatera Barat cukup mampu memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Hanya saja skala pengiriman itu dibatasi, karena ada deregulasi Permen Kelautan dan Perikanan yang mengaturnya.

Di Sumatera Barat sendiri, sebenarnya daerah yang paling besar memproduksi ikan kerapu ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan untuk daerah yang kini melakukan budidaya, selain Pesisir Selatan, ada di Kota Padang, Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Hal tersebut membuat pihak perbankan menilai, sangat potensial sekali memberikan permodalan usaha bagi pelaku usaha budidaya ikan kerapu. Kan sudah ekspor, jadi secara penghasilan sudah menjanjikan. Cuma, yang perlu didiskusikan sekarang, panennya itu cukup lama, yakni 8 bulan hingga 1,5 tahun,” ucapnya.

Artinya, jika nanti pihak perbankan memberikan dukungan modal usaha, bagi pelaku usaha tentunya tidak bisa melakukan pembayaran pinjaman per bulannya.

Sementara itu, Vice President Head of Network Service PT. BNI (Persero) Tbk Padang Region Office, Iwan Affandi, mengatakan, rencana untuk memberikan pinjaman modal usaha itu yakni melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena memang selama ini KUR belum menyentuh bagi pelaku usaha budidaya ikan kerapu.

Untuk itu, seperti apa dukungan BNI untuk bisnis budidaya perikanan kedepannya, akan dibahas bersama OJK dan DKP Sumatera Barat serta pihak terkait lain. Tujuannya agar diketahui berapa kebutuhan yang diperlukan para petani dalam mengembangkan budidaya kerapu dimaksud.

Menurutnya, bukan hanya modal yang akan disalurkan untuk petani budidaya, tapi BNI juga akan memberikan pendampingan manajemen pengelolaan keuangan.

“Nanti kami diskusikan dengan pihak terkait, pola seperti apa yang cocok. Mengingat masa panen kerapu mulai dari 8 bulan hingga 1,5 tahun,” ujarnya.

Pihaknya ingin melihat selama masa pemeliharaan apakah petani sanggup membayar angsuran ke bank dan lainnya. Kemudian, pihaknya juga akan membicarakan tentang masa panen agar jangan serentak.

“Jadi diharapkan setiap bulan itu ada panen. Diatur lah masa pemeliharaan oleh petani jangan serentak semua. Harapannya, agar petani tidak kesulitan dalam membayaran asuran tiap bulan,” katanya lebih jauh.

Dikatakannya, selama penyaluran KUR untuk bidang pertanian dan perdagangan, tidak ada kendala dari masyarakat sebagai nasabah. Hal ini dikarenakan KUR merupakan program pemerintah, dimana bunga pinjaman disubsidi pemerintah. Nasabah dikenakan bunga 7 persen per tahun.

Lihat juga...