Datangi Kemenaker, Buruh Minta PP 78/2015 Direvisi

Aksi buruh di Kementerian Ketenagakerjaan menuntut Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan untuk direvisi, di Jakarta, Kamis (31/10/2019)- Foto Ant

JAKARTA – Buruh yang bernaung di Konferedensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dari berbagai daerah, mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jakarta, Kamis (31/10/2019). Mereka meminta Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015, tentang Pengupahan direvisi.

Masa aksi sudah kumpul di Kementerian Ketenagakerjaan sejak pukul 09.40 WIB. Dalam aksinya, mereka menilai aturan tersebut menentukan kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) berdasarkan inflasi. Namun, buruh menilai hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan hidup buruh.

KSPI menuntut, penentuan UMP haruslah berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Presiden KSPI, Said Iqbal, sebelumnya menyebut, berdasar survei pasar dari 78 item KHL, maka kenaikan UMP 2020 seharusnya sebesar 10 hingga 15 persen.

Sementara itu, surat edaran Kemnaker telah menetapkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8, 51 persen. Hal itu hasil dari perhitungan inflasi yang hanya sebesar 3,39 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen. Mereka mengharapkan Menteri Ketenagakerjaan baru Ida Fauziah, mendengar aspirasi buruh, dan mau merevisi PP 78/2015 tersebut. Kemudian menetapkan kenaikan UMP berdasarkan survei kebutuhan hidup layak.

Pada hari sebelumnya, para buruh di DKI Jakarta juga telah melakukan aksi dengan tuntutan serupa di Balai Kota DKI Jakarta. Pada aksi itu Gubernur Anies Baswedan juga menemui para buruh. Pertemuan kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Tim 7. Tim 7 digadang-gadang merupakan terobosan dari Pemprov DKI Jakarta, untuk mengelola ekonomi kreatif buruh. Jadi buruh tidak hanya mengandalkan gajinya untuk hidup. (Ant)

Lihat juga...