hut

Dinas Marga: Penurunan Kabel Semrawut di Jakarta Terus Berlanjut

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dinas Marga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan pemotongan kabel utilitas udara yang semrawut di kawasan Jakarta. Tindakan itu sesuai Ingub 126 tahun 2018, tentang Penataan Jaringan Kabel Utilitas di wilayah DKI Jakarta.

“Tidak mudah, memang. Kami memahami karena dengan merelokasi kabel yang di atas memang perlu investasi. Tapi, tetap namanya aturan harus ditegakkan. Jadi, tetap turun,” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugraha, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019) siang.

Hari mengklaim sudah ada 27 kawasan pada Oktober 2019 yang mengalami pemotongan kabel utilitas yang semrawut, terutama di kawasan kegiatan strategis daerah (KSD).

Dia mengaku, pemotongan kabel utilitas udara di Jakarta sempat diprotes oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) hingga Ombudsman Jakarta Raya.

“Kami dipanggil Ombudsman itu. Kami sudah jelaskan, sesuai aturan Perda DKI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Instruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2018, kabel udara memang tidak dibolehkan lagi, jadi harus turun,” tuturnya.

Dia mengaku telah menjelaskan aturan tersebut kepada Ombudsman Jakarta Raya, hasilnya Apjatel diharuskan memindahkan kabel utilitasnya melalui saluran bawah tanah, yang disediakan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Dia menegaskan, belum bisa memenuhi permintaan Ombudsman untuk menghentikan pemotongan kabel udara. Karena penataan trotoar di Cikini maupun di tempat lainnya akan terus berlanjut.

Dia tetap bersikukuh, pihaknya telah memberikan tenggat waktu bagi Apjatel untuk memotong kabel udara dan memperbaiki jaringannya untuk dimasukkan ke kotak jaringan yang ada di dalam tanah, tepatnya di bawah trotoar.

“Kabel udara hanya diperbolehkan di titik flyover (jalan layang). Sementara di jalan raya, kabel harus berada di bawah tanah,” tegas Hari Nugroho.

Dia menunjuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro) secara langsung untuk pembuatan ducting, mengatur kabel-kabel utilitas di bawah tanah untuk 2020.

Penunjukan itu sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga DKI menyediakan saluran bagi pemilik kabel-kabel utilitas yang berada di udara, untuk memindahkan kabelnya ke bawah tanah melalui saluran bawah tanah itu.

“Itu sudah diatur dalam Pergub 126, bahwa ducting system itu yang menyiapkan pemerintah, dalam artian pemda (pemerintah daerah),” tutur Hari.

Pada 2020, Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah mempersiapkan dana Rp1,1 triliun untuk merevitalisasi trotoar sepanjang 47 kilometer atau setara 94 kilometer, jika dihitung untuk dua ruas trotoar di kanan dan kiri jalan.

Jakpro dipercaya untuk membuat saluran bawah tanah atau ducting terlebih dahulu, sebelum revitalisasi trotoar dilakukan pada 2020.

“Jadi, ini bikin ducting system-nya dulu baru relokasi baru kita bikin trotoarnya, kalau sekarang kan berbarengan nih kita bikin trotoar sambil kita turunkan itu (kabel utilitas),” kata Hari.

Sebelumnya, Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, mengatakan, pertemuannya dengan ketiga dinas di jajaran Pemprov DKI kemarin, untuk meminta keterangan terkait permasalahan dugaan pemotongan kabel optik secara sepihak yang telah dilaporkan Apjatel.

“Hasil pertemuan, kesimpulan belum ada, karena pemeriksaan dulu. Namun dari hasil pertemuan tersebut, dari regulasi Pemprov DKI sudah menjalankan prinsip sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas,” kata Teguh, beberapa minggu lalu secara terpisah.

Menurut Teguh, perda itu belum dilaksanakan secara maksimal. Maka, seiring dengan revitalisasi trotoar di Jakarta, maka Dinas Bina Marga mulai melakukan penertiban kabel udara.

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta sudah tidak lagi mengeluarkan izin kabel udara sejak 1999. Semua penyedia jaringan telekomunikasi harus menggunakan kabel optik. Karena dalam aturan itu, menjelaskan mengenai larangan adanya kabel di udara. Bila mengacu pada aturan itu, maka keberadaan kabel di udara telah menyalahi aturan selama 20 tahun.

Sementara itu, pemotongan kabel semrawut sudah dikoordinasikan sejak awal Januari 2019.

Lihat juga...