hut

DPR Baru dan Kualitas Produk Legislasi

OLEH M. IWAN SATRIAWAN

INDONESIA sebagai negara dengan bentuk republik dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka dalam teori dasarnya yang telah dikemukakan oleh John Locke harus dilakukan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Hal ini bertujuan selain agar tidak terjadi abuse of power akibat kekuasaan yang menumpuk dalam satu lembaga juga agar memudahkan dalam pelayanan kepada rakyat karena beban tugas yang dibagi antar lembaga negara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka per 1 Oktober tahun 2019 ini, warga negara Indonesia telah memiliki wakil rakyat di tingkat DPR RI dan DPD hasil dari pemilu serentak legislatif dan eksekutif pada April 2019 yang lalu.

Ada sekitar 575 anggota DPR RI dilantik plus 136 anggota DPD RI yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga total ada 711 anggota MPR RI periode 2019-2024.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat setidaknya ada 56% dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan muka lama. Artinya kursi DPR RI periode 2019-2024 masih didominasi muka lama dibandingkan baru.

Sedangkan untuk komposisi kursi ini juga akan berpengaruh dalam pengawasan kebijakan eksekutif di parlemen periode 2019-2024, PDI-P mendapatkan porsi paling besar dengan 128 kursi, Golkar dengan 85 kursi, Gerindra dengan 78 kursi, Nasdem dengan 59 kursi, PKB 58 kursi, Demokrat 54 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi dan terakhir PPP dengan 19 kursi.

Berkaca dengan komposisi tersebut di atas, jika koalisi partai pengusung presiden solid di parlemen maka akan memudahkan Presiden terpilih dalam meloloskan kebijakannya karena presiden Jokowi-K.H Ma’ruf Amin akan didukung oleh sekitar 349 suara berbanding dengan kubu oposisi yang hanya mendapatkan 226 suara.

Tugas DPR Periode 2019-2024

Setelah perubahan UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5, berubah menjadi Presiden berhak mengajukan RUU, dan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20).

Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR.

Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Maka DPR terpilih periode 2019-2024 memiliki beban tugas warisan dari DPR periode 2014-2019 khususnya di bidang legislasi yaitu menyempurnakan dan mengesahkan RUU KUHP, RUU KPK, RUU PKS, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) selain dari produk legislasi lainnya.

Berkaca pada produk legislasi DPR RI periode 2014-2019  telah menyelesaikan 91 RUU  terdiri dari 36 RUU dari daftar prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU kumulatif terbuka dari total 189 RUU yang ditargetkan.

Ini artinya tidak ada 50% kinerja anggota DPR periode 2014-2019 terealisasikan. Banyak hal yang kemudian menjadikan kinerja DPR RI periode 2014-2019 lemah dalam sisi legislasi namun kuat dalam sisi pengawasan dan penganggaran.

Terbukti DPR dapat menyelesaikan 13 RUU di bidang anggaran termasuk 2 RUU di penghujung masa jabatan yaitu RUU pertanggungjawaban APBN TA 2018 dan RUU APBN TA 2020.

Selain mempunyai kewenangan dalam bidang legislasi, DPR juga diberi kewenangan untuk melakukan seleksi pejabat negara mulai dari pemilihan hakim M.K dari unsur legislatif, pemilihan komisoner KPU dan Bawaslu, Kapolri, Panglima TNI, pemilihan anggota dan ketua KPK, pemilihan gubernur BI dan beberapa lembaga independen lain hasil dari reformasi seperti ombudsman, KI, KPAI dan Komnas HAM.

DPR Lemah dalam Produk Legislasi
Tidak dapat dipungkiri, tidak semua anggota dewan memahami mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dan tujuan dibentuknya undang-undang. Karena anggota DPR berangkat dari beragam latar belakang keilmuan  mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hukum, agama dan politik.

Hal ini nampak pada produk legislasi DPR periode 2014-2019 ada sekitar 46 UU yang gugatan materiilnya dikabulkan oleh M.K. Bahkan untuk UU MD3 telah beberapa kali diajukan constitutional review dengan berbagai pasal yang berbeda oleh elemen masyarakat yang berbeda pula.

Bahkan UUMD 3 juga telah mengalami 3 kali revisi. Pertama pada 5 desember 2014 yang kemudian diikuti revisi pada 12 Februari 2018 dan yang terakhir pada 16 september 2019.

Berdasarkan laporan tahunan DPR RI telah menetapkan sebanyak 222 RUU dalam Progam Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015-2019. Namun lagi-lagi yang dapat direalisasikan hanya 35 RUU Prolegnas prioritas. Sangat jauh dari target yang diusung.

Realita ini menurut penulis selain anggota DPR disibukkan dengan masa kampanye baik pilpres maupun pileg yang cukup panjang mulai dari 23 September 2018 sampai April 2019 sehingga menguras energi dan perhatian anggota DPR, belum lagi sengketa pileg di MK dan juga tugas-tugas lain dari partai politik yang bersangkutan.

Maka DPR periode 2019-2024 harus memperkuat tugas dan fungsinya di bidang legislasi dengan cara pertama, tidak lagi memperbanyak program legislasi yang tidak rasional jumlahnya. Alangkah lebih baiknya DPR fokus pada pengawasan dan pendidikan politik kepada rakyat sesuai tugasnya sebagai anggota partai politik.

Berikutnya adalah dengan memperkuat atau membentuk komisi konstitusi atau dengan nama lain. Tujuannya adalah membantu merumuskan RUU yang diusulkan, agar sesuai atau terjadi sinkronisasi dengan undang-undang yang lain, sehingga potensi untuk diajukan constitutional review ke M.K menjadi kecil.  Tugas DPR tinggal mengesahkan saja RUU yang sudah dibahas oleh komisi konstitusi dengan pemerintah. ***

M. Iwan Satriawan, dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung, menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia 

Lihat juga...