hut

Gandeng Kejaksaan, Kemendes Kawal Dana Desa di Kaltim 

Editor: Mahadeva

BALIKPAPAN – Untuk mewujudkan transparansi keuangan dalam pengelolaan dana desa, pemerintah di level desa harus memahami teknis pengelolaan. Harapannya, apabila prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, telah sesuai koridor,  maka perangkat desa tidak perlu takut untuk menggunakannya. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),  Anwar Sanusi, mengatakan, prinsip pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Semuanya menjadi tugas dan tanggung jawab para pejabat pengelola. “Pengelolaan keuangan desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014,” kata Anwar Sanusi, dalam Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, Kamis (10/10/2019).

Sebagian perangkat desa, yang belum memahami aturan pengelolaan, merasa takut menggunakan dana desa. Mereka tidak ingin terseret kasus hukum. Dengan kondisi tersebut, untuk mengoptimalkan dana desa, Kementerian Desa PDTT menggandeng Kejaksaan, untuk membentuk program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. “Untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, dengan aparat penegak hokum dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa,” tandasnya.

Program tersebut, menempatkan peran kejaksaan dalam upaya mengawal dana desa. Diharapkan, mampu meningkatkan akuntabilitas publik di bidang tata kelola dana desa. “Dan pemerintah di tingkat desa tidak perlu takut. Jika tidak memahami peraturannya bisa berkonsultasi,”  imbuh Anwar.

Jaksa Agung Muda Intelijen, Jan S Maringka, menyebut, perangkat desa dapat berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan dana desa. “Jangan sampai kepala desa takut mengelola dana desa, yang bisa berakibat terganggunya pembangunan di desa,” tandasnya.

Penegakan hukum, bukanlah institusi yang keberhasilannya diukur dari banyaknya perkara yang ditangani. Namun, bagaimana menekan tingkat kejahatan, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kerjasama antara Kejaksaan dan Kementerian PDTT di bidang pengawalan pendistribusian dan pemanfaatan dana desa, merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Menteri Desa dan PDTT dengan Jaksa Agung yang telah dilakukan pada 15 Maret 2018.

Berbagai sosialisasi bersama telah diselenggarakan kedua instansi di berbagai daerah  antara lain Yogyakarta, Medan, Bali dan Makassar dengan melibatkan pemerintah daerah, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur menerima dana desa sebanyak Rp3,074 triliun, selama 2015 -2019. Dana tersebut digunakan membiayai kegiatan di bidang pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa. Hasilnya, pembangunan jalan desa sepanjang 1,68 juta meter, pasar desa 130 unit, pendirian BUMDes 146 unit, pembangunan tambatan perahu 168 unit dan pembangunan embung 98 unit.  Pembuatan irigasi 254 unit, pembangunan sarana olahraga 240 unit, dan penahan perahu 549 unit.

Kemudian pembangunan sarana air bersih yang dibangun 2.442 unit, MCK 327 unit, dan Polindes 72 unit. Ada juga drainase sepanjang 202.438 meter, pembangunan PAUD 342 unit, Posyandu 289 unit dan pembuatan sumur air 457 unit. Tahun ini, penyaluran dana desa telah memasuki tahap ketiga.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com