hut

Gerakan Tanggap Bencana Diawali pada Zaman Soeharto

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gerakan tanggap bencana yang melibatkan semua sektor terkait dan para pakar untuk duduk bersama, pertama kali digagas oleh Presiden Soeharto. Dan juga mulai membudayakan edukasi serta prediksi musim di Indonesia.

Kepala UPT MKG Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Drs. Zadrach Ledoufij Dupe, M.Si, menceritakan, saat itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Dekrit tentang Bencana Nasional pada tahun 1997.

“Berawal dari kebakaran besar di Kalimantan, yang waktu itu ada ratusan ribu hektare lahan gambut  terbakar. Asapnya sendiri sampai ke Malaysia hingga Filipina,” kata Zadrach saat ditemui di sela kunjungannya ke Universitas Indonesia Salemba Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Untuk menyikapi hal itu, Presiden Soeharto mengeluarkan Dekrit dan diwujudkan dalam penyelenggaraan seminar nasional terkait kebakaran hutan, pada tahun 1997.

“Dengan langkah ini, Presiden Soeharto menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan tersebut. Hanya memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya,” ucap Zadrach.

Dengan adanya seminar nasional yang melibatkan para pakar ahli di bidangnya, yang diharapkan mampu berkontribusi dalam hal penanganan bencana, pemerintah mengharapkan masalah bencana kebakaran hutan bisa cepat terselesaikan.

“Saat itu terbentuk tim kerja dengan tupoksi masing-masing. Karena BMKG, yang waktu itu hanya bagian kecil Kementerian Perhubungan, merasa tidak cukup maka BMKG berkoordinasi dengan beberapa lembaga lainnya,” urai Zadrach.

Saat itu, menurut Zadrach, yang terlibat dalam prediksi cuaca adalah LAPAN, IPB, ITB, BPPT dan Kementerian Pertanian.

“Karena cuaca waktu itu juga mempengaruhi produksi padi, sementara Pak Harto sangat peduli dengan agraris, maka IPB dan Kementan terlibat. Saya sendiri merupakan utusan dari ITB untuk prediksi musim nasional,” kata pria yang berasal dari Prodi Meteorologi ITB ini.

Dengan berjalannya waktu, ada beberapa pihak yang ikut mengeluarkan prakiraan cuaca dan musim. Sehingga menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Akhirnya dikeluarkanlah oleh pemerintah, UU Meteorologi dan BMKG dijadikan badan yang berdiri sendiri.

“Dengan langkah yang diambil oleh Presiden Soeharto ini, seharusnya semua pihak menyadari bahwa bencana itu bukanlah nasib. Tapi sesuatu hal yang bisa dipelajari dan dianalisa untuk mengurangi risiko terjadi lagi. Atau untuk mengurangi risiko jatuhnya korban,” tutur Zadrach.

Zadrach menyebutkan bahwa pemerintah dan masyarakat saat ini masih sering berfokus pada mitigasi, bukan preventif.

“Karena itu, kami di ITERA berusaha melakukan edukasi dengan melibatkan Basarnas, masyarakat dan mahasiswa. Kami melatih secara saintifik ilmiah dan Basarnas memberikan edukasi bagaimana dan apa yang harus dilakukan saat bencana,” ucapnya.

Harapannya, masyarakat akan aware dengan gejala bencana dan bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh korban. Dan yang paling penting, bisa menyelamatkan dirinya dan orang-orang terdekatnya.

“Kalau ada bencana, yang paling utama itu adalah orang yang ada di daerah bencana. Kalau mereka terlatih dan tanggap bencana, maka mereka akan bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Kalau Basarnas atau tim tanggap bencana itu kan datang setelah kejadian. Bahkan bisa menunggu berhari-hari setelah bencana terjadi,” ujar Zadrach.

Zadrach juga menyampaikan akan melibatkan para wartawan dalam edukasi bencana ITERA.

“Ke depannya kami akan mengundang wartawan juga. Sehingga bisa membantu dalam menyampaikan berita yang benar dan proporsional. Serta membantu edukasi mitigasi dan preventif bencana pada masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...