Gubernur DKI Perintahkan SKPD Menyisir Anggaran 2020

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengecek kembali rencana anggaran 2020.

“Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ya enggak usah dikeluarkan. Diberikan kepada tempat lain yang lebih penting,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019).

Penyisiran tersebut, supaya tidak ada anggaran yang terbuang tidak jelas. Tujuannya supaya tidak ada anggaran ganda.

“Tadi itu lebih pada perintah untuk menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul duplikasi,” paparnya.

Dia menekankan kepada aparatur, untuk menunda belanja bila peralatan kerja masih bisa digunakan dengan baik.

“Saya minta dicek status bendanya seperti apa, jangan sekadar tahun lalu ada tinta lalu tahun ini beli tinta lagi. Jadi dicek dulu, biar nggak buang-buang uang, jadi barang habis pakai cek statusnya sampai mana,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu memberikan contoh terkait anggaran sudah memenuhi kebutuhan teknologi yang disiapkan di unit Jakarta Smart City. Dia tidak mau ada dinas-dinas mengalokasikan anggaran serupa sehingga dobel anggaran.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudatan itu meminta setiap acara yang melibatkan masyarakat, anggaran harus lebih banyak pada hal yang dirasakan masyarakat daripada dana operasional acara.

“Kegiatan masyarakat, kegiatan yang dirasakan masyarakat harus lebih besar dari penyelenggaraannya. (Misalkan) kegiatan lomba tapi hadiah 7 persen dari ongkosnya, ini sebetulnya apa? Masa dari biaya 7 persen untuk hadiah. Ini namanya lomba,” imbuh dia.

Dia juga meminta penjelasan soal anggaran pembangunan. Pembelian bahan dan pengerjaan proyek harus diperjelas.

“Kegiatan pembangunan, kita menggunakan bahan alat material dari mana. Memilih dari lokal, lokal daerah Jakarta atau luar Jakarta. Menggunakan tukang atau pabrik, itu semua di-review,” tuturnya.

Dia menargetkan, pengecekan yang dilakukan oleh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) bakal rampung selama dua hari atau Jumat (25/10/2019). Setelah itu, pembahasan KUA-PPAS bisa segera digelar pada pekan berikutnya bersama DPRD DKI Jakarta.

“Pengecekan begini dua hari selesai, kalau anggarannya nanti dibahas bersama DPRD,” tutupnya.

Lihat juga...