hut

Gubernur NTB: Salah Tafsir ‘Halal Tourism’ Harus Diluruskan

Editor: Koko Triarko

MATARAM – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkiefkimansyah, mengatakan, masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang konsep wisata halal di tengah masyarakat. Menurutnya, halal tourism tidak boleh direduksi maknanya sebatas halal tourism saja.

Namun, konsep halal tourism akan disempurnakan dengan  inovasi-inovasi yang memungkinkan semua orang aman, tenteram dan menyenangkan ketika menikmati keindahan alam NTB.

“Banyak orang yang menyangka, bahwa dengan adanya halal tourism kemudian orang tidak boleh lagi berenang. Sehingga cerita menakutkan ini mematahkan semangat halal tourism, untuk itu harus diluruskan” kata Zul, di acara the internasional halal tourism conference, di Mataram, Jumat (11/10/2019).

Padahal, wisata halal dimaksudkan lebih pada penyediaan makanan yang sehat dan halal, termasuk penyediaan kelengkapan fasilitas penunjang ibadah, bukan pada objek wisatanya. Mengingat banyak juga wisatawan liburan ke NTB dari Timur Tengah, termasuk sejumlah negara lain. Potensi tersebut harus mampu digarap.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkiefklimansyah. –Foto: Turmuzi

“Terus terang, banyak pengusaha besar yang kami temui dari Korea, Autralia dan negara lain seperti Timur Tengah, ketika mereka datang ke Lombok ada aura yang berbeda ketika melihat potensi dan eksotisme Lombok tidak ditemukan di tempat lain,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah NTB begitu semangat mengembangkan wisata halal, karena ingin membuktikan, bahwa Islam itu juga sangat kompatibel dengan pariwisata.

“Jangan sampai umat Islam dipersepsikan tidak bersahabat dengan pariwisata,” tutur orang nomor satu di NTB.

Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Wakil Presiden terpilih, KH. Ma’ruf Amin, mengatakan, masih terjadi salah paham tentang konsep halal tourism di tengah masyarakat, sehingga perlu diluruskan.

“Wisata dalam perspektif halal bukan objek wisata yang diubah menjadi halal, tetapi halal yang dimaksud adalah penyediaan pangan yang disajikan dalam restoran, ketersediaan tempat ibadah dan hotelnya dapat memiliki standar kehalalan,” kata Ma’ruf.

Menurutnya, MUI akan terus menopang perkembangan industri halal di Indonesia, terutama di NTB yang sedang giat mengembangkan wisata halal dan telah dinobatkan sebagai ‘World’s Best Halal Tourism Destination’ dan ‘World’s Best Halal Honeymoon Destination’ pada 2015.

Dikatakan, untuk fasilitas penunjang halal tourism, nantinya Kementerian Pariwisata akan terus membenahi. Seperti restoran, hotel, travel dan fasilitas penunjang lainnya. Sehingga orang datang ke Indonesia dan NTB merasa aman dan nyaman. Apalagi, NTB punya Islamic Center yang ditetapkan sebagai ikon wisata religi dan merupakan ikon menarik bagi pengembangan wisata halal.

Ma’ruf mengatakan, lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal dunia mengacu pada standar MUI. Karena itu, MUI telah banyak memberi pengakuan kepada lembaga halal di luar negeri, di antaranya, Sincung halal for Taiwan. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang mewakili MUI di Taiwan.

“Selain di Taiwan, ada juga di negara Korea dengan nama ‘In Halal Korea’. Untuk itu, MUI memiliki kepentingan untuk mengembangkan halal tourism bersama dengan kementerian pariwisata,” pungkasnya.

Lihat juga...