hut

Hujan Interupsi Warnai Paripurna Pembentukan AKD DPRD Bekasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Rapat Paripurna pembentukan sekaligus pengesahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat diwarnai dengan hujan interupsi dari Fraksi Golkar meminta penundaan Paripurna dan kembali dilakukan musyawarah dalam pembentukan AKD.

Fraksi Golkar merasa dikhianati sebagai partai perolehan suara terbanyak ketiga di Kota Bekasi tidak mendapatkan jabatan posisi apapun dari empat Komisi di DPRD Kota Bekasi. Diketahui Ketua Golkar Kota Bekasi adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Pimpinan sidang, saya minta agar hasil rapat ditinjau ulang karena mekanisme pengambilan keputusan pimpinan komisi dipilih oleh dan untuk anggota komisi, bukan keputusan fraksi,” ujar Dariyanto Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Jumat (4/10/2019).

Dari seluruh anggota dewan yang hadir, Fraksi Golkar Persatuan terlihat paling ngotot agar keputusan rapat pemilihan AKD dianulir dengan meminta pimpinan sidang agar meninjau ulang hasil rapat AKD.

Fraksi Golkar beralasan, mekanisme pemilihan ketua komisi tidak sesuai dengan tata tertib (Tatib) DPRD Kota Bekasi dan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan alat kelengkapan dewan.

Interupsi lain juga disampaikan Komarudin, Politisi Golkar yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi III pada periode lalu. Dia secara tegas meminta agar Rapat Paripurna ditunda karena Fraksi Golkar tidak sepakat dengan hasil keputusan rapat pemilihan ketua komisi.

“Saya minta rapat ini ditunda, karena Fraksi Golkar Persatuan menganggap ada kekeliruan dalam mekanisme pemilihan ketua AKD,” kata Komarudin.

Aksi Walk out sempat dilakukan Solihin anggota Fraksi Golkar Persatuan lainnya. Dia menegaskan ada persekongkolan dalam penentuan pemilihan Ketua, sekretaris dan Wakil Ketua Komisi.

Solihin anggota Fraksi Golkar Persatuan sempat walk out saat Paripurna AKD DPRD Kota Bekasi, Jumat (4/10/2019) – Foto: Muhammad Amin

“Ini ada persekongkolan jahat antar semua fraksi. Padahal kami sudah memploting dan mengakomodir aspirasi fraksi,” tegasnya.

Pernyataan tersebut langsung dibantah oleh Fraksi PDI Perjuangan Nurmadi Darmawan, dan meminta semua pihak legowo atas keputusan AKD. Jika ada yang kurang berkenan bisa diulang lagi ke depannya.

“AKD yang dibentuk kan hanya 2,5 tahun. Nanti jika kurang berkenan bisa menyusun lagi ke depannya,”ujar Nung sapaan akrab Nurmadi.

Namun, keputusan Paripurna tersebut tetap disahkan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi Choirohman Juwono Putro. Dan dilanjutkan dengan pembahasan pembentukan badan musyawarah.

Paripurna penetapan AKD DPRD Kota Bekasi, berjalan seru hingga menjelang azan Magrib. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Banmus.

Inilah Susunan AKD DPRD Kota Bekasi 2019-2024

Komisi 1
Ketua: Abdul Rojak (Demokrat)
Sekretaris ; Saifuddaulah (PKS)
Wakil Ketua: Aminah (PAN)

Komisi 2
Ketua: Arif Rahman Hakim (PDIP)
Sekretaris: Saefullah (PKS)
Wakil Ketua: Sodikin (Demokrat)

Komisi 3.
Ketua: Abdul Muin Hafiedz (PAN)
Sekretaris: Nuryadi Darmawan (PDI Perjuangan)
Wakil Ketua: Puspa Yani (Gerindra)

Komisi 4.
Ketua: Sardi Effendi (PKS)
Sekretaris: Evi Mafriningsianti (PAN).
Wakil Ketua: Rudiansyah (PDIP).

Lihat juga...