hut

ICW-Perludem Uji UU Terkait Syarat Mantan Napi Maju Pilkada

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengajukan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf g, UU No. 1/ 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait syarat mantan terpidana maju dalam Pilkada.

Pemohon menyatakan, Pasal 7 ayat (2) huruf g yang berbunyi; “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.

Donal Faris, selaku kuasa hukum Pemohon, menyebutkan berlakunya aturan bolehnya orang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU Pilkada, dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik, sebagaimana diatur dalam UU tersebut, telah menghambat upaya dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu, pasal tersebut juga menghalangi usaha Pemohon untuk mendorong pemberdayaan rakyat, agar mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan dalam rangka mewujudkan sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi yang berlandaskan keadilan sosial dan gender,” kata Donal Faris, di hadapan majelis hakim MK, saat sidang uji materil UU Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Menurut Donal Faris, berlakunya pasal yang diujikan telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang sedang mantan terpidana, khususnya terpidana korupsi untuk menjadi kepala daerah atau setidaknya menjadi calon kepala daerah, tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan.

“Meski hak politik adalah sesuatu yang dijamin pemenuhannya oleh UUD 1945, tetapi hak politik bukanlah hak yang tidak dapat dibatasi ketika hendak menjalankan kewajiban konstitusionalnya melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia,” ujarnya.

Lebih jauh Faris mengatakan, dalam situasi tertentu negara terpaksa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu, agar hak-hak asasi yang berada di bawah jaminannya dapat dilindungi, dihormati dan dipenuhi.

Konstitusi, sebutnya, juga mengatur hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, karena bersifat absolut.

Fadli Ramadhanil yang juga kuasa hukum Pemohon, melanjutkan, akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapida kasus korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu, mengakibatkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi.

Akibatnya, kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengulangi kembali perbuatannya.

“Kita ambil contoh, kasus Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, yang menjadi tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, setelah menjadi terpidana dalam kasus korupsi anggaran di Kabupaten yang sama. Tanpa adanya waktu tunggu bagi mantan terpidana selama 5 tahun untuk bisa kembali menjadi calon kepala daerah, serta syarat bukan pelaku kejahatan berulang,” ungkapnya.

Selain itu, para Pemohon menilai pada pertimbangan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah telah menyatakan, bahwa di dalam hukum pidana di Indonesia tidak mengenal stigmatisasi di dalam penjatuhan hukuman. Sebab itu, harus ada batasan waktu yang jelas untuk menjamin kepastian hukum, agar bagi orang yang menjalani pemasyarakatan terpulihkan haknya dan kembali hak-haknya sebagai wujud kebebasan bagi orang yang terpidana.

Lihat juga...