hut

Ikut Unjuk Rasa, tak Ada Pencabutan Kartu Jakarta Pintar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan tidak akan memutuskan hak Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang bermasalah karena ikut aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI.

“Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP,” kata Anies di kantor Wali Kota DKI Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (2/10/2019).

Dia menilai, seharusnya anak-anak yang bermasalah itu dibina lebih baik. Kemudian diajak diskusi atau memanggil orangtua mereka, bukan dicabut haknya. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tak ingin pandang bulu mendidik generasi muda. Anies pun tak ingin mengambil langkah yang berlawanan dengan tujuan itu.

“Yang harus adalah pembinaan lebih jauh, orang tua dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka didik lebih jauh,” tuturnya.

Dia menegaskan, pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan setiap anak di Jakarta bersekolah sampai tuntas. Karena itu, pemerintah tak patut mengeluarkan anak dari sekolah.

“Jadi anak yang bermasalah, yang kemarin perlu pembinaan, ya kita bina. Tapi jangan sampai putus sekolah. Putus sekolah karena KJP dicabut. Ya tujuan kita malah tidak tercapai. Jadi hati-hati dengan itu,” jelas Anies.

Anies menyebutkan mengeluarkan siswa dari sekolah dan mencabut KJP merupakan konsep yang salah. Dia juga menyebut pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan setiap anak.

Anies menuturkan penerima KJP berhak menggunakan fasilitas tersebut sampai selesai dalam belajar. Dia mengatakan KJP merupakan kewajiban pemerintah untuk membantu siswa yang kesulitan biaya.

“Terkait dengan KJP itu begitu, anak ini sulit sekolah karena tidak ada biaya. Kalau kemudian tanggung jawab kita ialah menyekolahkan mereka lalu KJP-nya dicabut, bisa sekolah dari mana nanti? Kan justru tidak sejalan dengan tujuan pemerintah mendidik semua anak,” tambah dia.

Anies menilai, penerima KJP merupakan siswa dari kalangan ekonomi lemah. Menghentikan KJP justru menambah masalah. Apapun yang terjadi, tegas dia, anak yang bermasalah tak boleh dikeluarkan dari sekolah agar tetap bisa mendapatkan pendidikan.

“Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya, mendidik setiap orang,” jelasnya.

Bila ada siswa yang terbukti melakukan tindak kriminal, Anies menyerahkan ke proses hukum yang berlaku. Dia menegaskan pihaknya tidak akan mencabut hak anak memperoleh pendidikan yang layak.

“Kalau terbukti tindakan kriminal, maka itu ada aturan hukumnya. Karena begitu nyangkut urusan pidana, maka ia berhadapan dengan hukum kita. Tapi secara tanggung jawab pendidikan, negara terus menjalankan tugasnya,” paparnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ratiyono menjelaskan, bila terbukti ada pelajar berasal dari Jakarta yang ikut dalam aksi demo, maka sanksi pun akan diberikan. Seperti pemberhentian bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP, tapi kalau sifatnya ikut-ikutan (cuma) kena sanksi dari kepolisian dan mendapat peringatan serta pembinaan pada orangtua, itu barangkali dikumpulkan jangan diulangi ya, KJP-nya tetap jalan,” tutur Ratiyono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa 1 Oktober 2019.

Namun dia menegaskan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak akan langsung memberhentikan KJP begitu saja.

Pihaknya tetap akan mempertimbangkan keadaan ekonomi dari keluarga si pelajar yang bersangkutan. Sebab, yang terpenting adalah proses pembelajaran setiap siswa tetap berlangsung.

Ratiyono mengingatkan agar pelajar pemegang KJP Plus tak ikut-ikutan anarkis ketika melakukan demonstrasi. Menurutnya hal tersebut akan berdampak pada masa depan apalagi jika KJP Plus dicabut oleh Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, dia menyebut unjuk rasa tetap bisa diikuti oleh pelajar selama mengikuti aturan yang berlaku.

“Yang namanya unjuk rasa karena emang di dalam Undang-Undang dibolehkan dengan catatan satu mendapat izin, yang kedua menyebutkan tempatnya, jamnya, di mana, penanggung jawab lapangannya siapa. Kalau dia ada di kelompok itu berarti ada penanggung jawabnya. Jadi unjuk rasa itu dibolehkan selagi aturannya diikuti,” ujarnya.

“Yang tidak boleh adalah bertindak anarkis, merusak, membakar, menyakiti, melukai itu pasti kriminal jadi siapa yang melakukan tindakan itu dia pasti berhadapan dengan hukum melalui aparat penegak hukum,” tambah Ratiyono.

Sebelumnya, unjuk rasa di sekitaran Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin 30 September dilakukan oleh para pelajar SMA dan SMP. Unjuk rasa itu diwarnai ricuh hingga polisi harus menembakkan gas air mata.

Akibat kericuhan itu, beberapa jalan di sekitar Gedung DPR ditutup. Lalu, operasional Kereta Listrik (KRL) di Stasiun Palmerah juga terganggu.

Lihat juga...