INDEF Petakan Tantangan Kabinet Baru di Sektor Pangan

JAKARTA – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah, menilai setidaknya terdapat enam tantangan di sektor pangan pada era Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keenam tantangan tersebut adalah data pangan, sumber daya manusia (SDM), perubahan iklim, konsolidasi antarkementerian, pergeseran permintaan pangan dari karbohidrat ke protein, dan konsolidasi lahan.

Dan, berbicara isu pangan, menurut Rusli, kementerian pertanian adalah leading sektornya.

“Saya pribadi mengapresiasi target 100 hari  menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk membenahi data pangan,” kata Rusli, dalam diskusi online INDEF bertajuk ‘Kabinet Menteri Ekonomi Jilid II  Tantangan dan Harapan’, di Jakarta, Sabtu (26/10/2019) siang.

Menurutnya, data pangan yang valid dan jelas akan menciptakan kebijakan di sektor pangan yang tidak gaduh dan sinkron dengan kerja kementerian atau lembaga lain.

Semisal, sebut dia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Bulog.

Koordinasi tersebut penting, agar gudang terkait impor beras pada 2018 tidak terulang. Alhasil, sekarang Bulog menanggung akibatnya, gudangnya didominasi beras impor.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan, bahwa pada 2018, Indonesia surplus beras 2,85 juta ton. Perhitungan ini diperoleh dengan metode estimasi luas baku tanaman padi dengan Kerangka Sampling Area.

Namun, menurutnya, terkait dengan target membenahi data pangan selama 100 hari perlu diperjelas kembali. Yakni, apa yang dimaksud membenahi data pangan tersebut.

Apakah hanya pertama, mem-pull data pangan dalam satu direktori atau one way access agar data tidak bersearak. Atau ke dua, yaitu melakukan estimasi ulang, seperti yang  dilakukan pada komoditas padi atau beras.

“Dalam hemat saya, dalam 100 hari tersebut maksimal bisa mem-pull data pangan dalam satu direktori. Apabila ingin mengestimasi ulang, maka diperlukan waktu minimal seperti komoditas beras yang butuh waktu lebih  1 tahun,” tukas Rusli.

Dia menyarankan, pemerintah bisa membentuk semacam Pokja untuk membenahi data pangan utama, seperti agung, kedelai, dan tanaman holtikultura. Ini dibenahi dalam 100 hari kerja pertama.

Pokja tersebut kemudian diberi tugas untuk membenahi data pangan,  seperti apa yang telah dilakukan ke komoditas padi atau beras.

Ada pun tantangan ked ua SDM, yaitu mencari petani milenial. Data sensus pertanian 2013, menunjukkan 60 persen rumah tangga pertanian, 60 persen berusia 45 tahun ke atas. Petani di bawah usia 35 tahun hanya 12 persen.
Menurutnya, fakta tersebut merupakan hal yang perlu diantisipasi mulai saat ini. Bila tidak ada regenerasi petani, maka akan ada kelangkaan SDM petani yang berakibat pada tingginya upah di sektor pertanian.

Dia mengatakan, bahwa solusi untuk SDM adalah mekanisasi pertanian dan penggunaan teknologi informasi untuk sektor pertanian.

“Generasi milenial sangat konsen atau suka, bila ada hal-hal yang berbau teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi bisa menjadi salah satu penarik milenial untuk bertani,” ujar Rusli.

Sedangkan tantangan ke tiga adalah perubahan iklim dalam sektor pertanian. Karena jelas dia, perubahan iklim dapat mengubah pola panen dengan mengharuskan adanya benih-benih baru (varietas) yang tahan.

“Kondisi ini perlu ada adjustment dari pemerintah, agar suplai pangan tidak berkurang,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, bahwa berdamai dengan perubahan iklim tidak hanya kerja kementan, tapi juga kerja dengan stakeholders lain. Semisal BMKG, LAPAN, LIPI  dan swasta, dalam menghasilkan teknologi pertanian yang adaptif.

“Kata kuncinya yakni koordinasi menteri pertanian baru harus sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga (K/L) lain, agar solusi  akan perubahan iklim dan juga permasalahan lain, bisa didapat dengan komprehensif,” jelas Rusli.

Sedangkan tantangan ke empat, yakni konsolidasi antarkementerian/lembaga. Rusli mengimbau agar Kementan berkonsolidasi dengan K/L lain. Terutama Kementerian Perdagangan untuk distribusi dalam negeri dan ekspor/impor. Dan, Kementerian Perindutrian untuk urusan mengembangkan agroindustri dalam negeri.

Tantangan ke lima, yaitu pergeseran permintaan pangan dari sumber karbohidrat ke nonkarbohidrat. Ini, jelas dia akan berdampak pada pergeseran sumber inflasi dari inflasi karbohidrat (beras)  ke inflasi protein (telur, daging ayam, daging sapi, dan holtikultura).

“Pergeseran ini seiring dengan meningkatnya income masyarakat, terutama kelas menengah,” ujarnya.

Contoh sederhananya, sebut dia, adalah ketika dulu kita masih bersekolah atau kuliah, makan yang penting kenyang adalah pilihan utama. Namun setelah kita berpenghasilan, pola konsumsi tersebut berubah menjadi pola konsumsi dengan menambah varian sumber protein.

Sehingga, menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi pergeseran pola permintaan ini agar inflasi pangan di masa depan lebih terkendali.

“Solusi untuk antisipasi pergeseran sumber inflasi tersebut adalah data pangan yang akurat dan valid,” ujarnya.

Menurutnya, bila data pangan akurat dan valid, maka kebijakan turunan lainnya seperti distribusi, keputusan impor atau ekspor bisa lebih tepat.

Tantangan terakhir dalam sektor pangan adalah konsolidasi lahan. Apalagi, sawah di Indonesia kebanyakan berupa petak kecil-kecil berukuran kurang dari  0,5 hektare.

Alhasil, masing-masing petak cenderung memiliki fungsi produksi yang berbeda-beda. Adanya perbedaan fungsi produksi yang berbeda, maka hasil setiap petak-kecil juga berbeda-beda dan bisa berada pada hasil yang tidak optimal.

Contoh sederhananya adalah, ada 5 petak sawah ukuran kurang 0,5 hektare.  Masing-masing petak dikuasai oleh petani yang berbeda.

Setiap petani memiliki intensi yang berbeda dalam merawat sawahnya. Karena itu ada, perbedaan hasil masing- masing petak sawah.

Bila petak sawah tersebut digabungkan menjadi satu, dan diolah dalam 1 supervisi petani atau kelompok tani, maka hanya akan ada 1 fungsi produksi dengan luas lahan  yang lebih luas.

“Alhasil panen dari gabungan sawah tersebut bisa optimal. Konsolidasi lahan seperti ini, memungkinkan mekanisasi pertanian lebih efektif,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...