hut

Jelang Pendaftaran CPNS, BKN Buka UPT Balikpapan

Editor: Mahadeva

BALIKPAPAN – Menjelang pembukaan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (28/10/2019).

Pembentukan UPT tersebut, bertujuan memperluas jangkauan pelayanan kepegawaian kepada publik. Keberadaan UPT diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sistem merit, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di daerah.

UPT BKN Balikpapan merupakan UPT ketiga, yang diresmikan di tahun ini. Keberadaanya menjadi UPT ke-19 yang ada di Indonesia. “Kantor ini memiliki fungsi strategis sebagai sarana pelaksanaan rekrutmen CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), assessment center, pemetaan kompetensi dan seleksi ujian lainnya yang menggunakan computer assisted test,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, usai peresmian UPT Balikpapan, Senin (28/10/2019).

UPT Balikpapan disebut Bima Haria, untuk memfasilitasi percepatan pelayanan kepegawaian. Utamanya mewujudkan Indonesia maju, melalui sistem rekrutmen yang transparan, akuntabel serta mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. “Melalui sistem tersebut, diharapkan terjaring SDM aparatur yang berintegritas dan berkompetensi tinggi. Yang akan berkontribusi positif bagi kemajuan birokrasi,” ujarnya.

Kantor UPT BKN Balikpapan diresmikan setelah memanfaatkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah tentang pinjam pakai tanah dan bangunan. Perjanjian pinjam pakai itu berlangsung selama lima tahun, terhitung mulai 7 Fberuari 2019. Bekas kantor Badan Pertanahan Balikpapan ini memiliki luas 2.218 meter persegi, dengan bangunan 724 meter persegi.

Lantaran keterbatasan bangunan, untuk sementara beberapa layanan belum tersedia. “Setiap UPT idealnya punya fasilitas ruangan untuk seleksi CPNS dan assessment center. Tetapi karena masih terbatas, kami belum bisa melakukannya di sini,” imbuh Bima Haria, usai memeriksa sejumlah ruangan. Meski begitu, UPT BKN Balikpapan dapat menjadi salah satu fasilitas desentralisasi administrasi, khususnya bagi ASN di wilayah Kalimantan Timur.

Mengenai kegiatan penerimaan PNS di tahun ini, Bima Haria mengungkapkan, sudah ada 4,5 juta pelamar. Sementara formasi yang tersedia 200 ribu formasi. “Jadi ini merupakan (pelamar) terbanyak di dunia,” kata Bima.

Terkait masih adanya ASN yang melakukan pelanggaran, baik pidana maupun adminisrasi, dia menyebut penjaringan ASN hanya untuk mengetahui kualitas otak.“Kami belum bisa menyaring kualitas hatinya. Jadi (kalau banyak pelanggaran) karena kami hanya mencari aparatur yang menguasai teknologi, inovasi dan kreativitas,” jelas Bima Haria.

Dalam kesempatan itu, Bima Haria juga menyoroti persoalan radikalisme di kalangan ASN. Pemerintah akan mengelarkan aturan tegas terhadap ASN, agar menghindari ujaran kebencian, radikalisme dan netralitas. Pemantauan terhadap medis sosial ASN akan dilakukan oleh BNPT, Kominfo, BIN, dan Kemendagri. “Sebentar lagi akan dibentuk task force (satuan tugas) khusus radikalisme yang dilakukan Kominfo. Sebagai penanggungjawab MenPAN RB,” jelasnya.

Oleh karena itu, setiap ASN diimbau, yang sudah terlanjur memposting ujaran kebencian, radikalisme dan ketidaknetralan, segera menghapusnya. “(Postingan) itu mempengaruhi penilaian,” ucap Bima.

Bagi ASN yang diketahaui melanggar kebijakan itu akan dikenai sanksi. Mulai sanksi administrasi, sampai pidana. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan paham antipancasila, ditegasnnya menyalahi sumpah sebagai ASN dan KORPRI. “Sanksi yang paling rendah itu penurunan pangkat selama tiga tahun,” imbuhnya.

Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, menyebut, keberadaan UPT diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM di Balikpapan. Utamanya yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. “Kalau bicara ASN tidak pernah selesai. Mulai dari kualitas SDM, kekurangan SDM dan kultur,” ujarnya.

Melalui UPT, ASN bisa mengubah kultur dari pegawai pemerintah yang tidak hanya bicara proses. Namun, juga manfaat yang dirasakan masyarakat. “Jangan sampai kita hanya mengerjakan kegiatan asal laporannya selesai, anggaran sesuai dan dapat penilaian bagus. tetapi juga harus memikirkan manfaat buat masyarakat,” jelasnya .

Lihat juga...