hut

Kemendagri Tegaskan Penyelenggara Pemilu Harus Permanen

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Gani Muhammad mengatakan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memiliki tugas yang berbeda.

“Panwas Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sampai pelaksanaan pemilu selesai. Anggota Panwaslu bekerja pada saat penyelenggaraan pilkada bersifat ad hoc,” kata Raden Gani Muhammad di hadapan majelis hakim saat uji materil UU Pemilu dan Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sedangkan Bawaslu, kata Raden, selain mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu secara berkesinambungan juga berperan sebagai regulator yang melahirkan berbagai produk peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dimana anggota Bawaslu bekerja dan dipilih setiap 5 tahun sekali.

“Perbedaan dari kedua UU tersebut dapat mempengaruhi Bawaslu Kabupaten/Kota sampai pada tingkat di bawahnya karena persoalan yang krusial. Hal tersebut dapat menghambat kinerja Bawaslu dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, jujur dan adil dalam Pilkada Serentak 2020. Sehingga, perlu ada kebijakan baru yang harus segera diambil oleh para pembuat regulasi penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Gani, dalam frasa masing-masing beranggotakan 3 orang dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena jumlah anggota 3 orang tersebut telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing sesuai tingkatannya. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur tentang pembentukan dan pembubaran Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu provinsi, dalam UU Pilkada.

Suasana Ruang Sidang Uji Materil UU Pemilu di Ruang Pleno, Gedung MK, Jakarta, Rabu (23/10/2019). -Foto: M Hajoran Pulungan

“Panwaslu Kabupaten/Kota pembentukannya bersifat ad hoc atau sementara. Sehingga tidak dapat disamakan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU Pemilu yang bersifat permanen. Karena Panwaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang berbeda meskipun tugasnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu,” ungkapnya.

Menurut Pemerintah, penyelenggara pemilu yang perlu dikembangkan adalah yang permanen dan bersifat nasional. Mengingat pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah pemilu nasional dan lokal yang berlangsung secara reguler. Penyelenggara pemilu harus permanen agar dapat mengakomodasi kepentingan pengelolaan pemilu nasional yang berlangsung serentak dan perencanaan persiapan yang panjang.

“Sehingga, kehadiran penyelenggara diharapkan tetap permanen dan berkesinambungan. Karena apabila ingin menghasilkan pemilu yang efektif, demokratif dan berintegritas, perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran masyarakat akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah.

“Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap Pemohon dapat ikut serta dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang tersebut dimasa mendatang,” sebutnya.

Pada sidang sebelumnya para Pemohon menilai diberlakukannya pasal dalam UU Pilkada tersebut secara faktual dapat mengancam kedudukan para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu, dimana para Pemohon secara faktual potensial tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Sebab desain kelembagaan yang dipersyaratkan dalam UU tersebut adalah Bawaslu RI ataupun provinsi untuk membentuk suatu lembaga yang dinamakan panitia pengawas pemilihan yang bersifat baru dan berbeda, serta kelembagaan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang kedudukannya saat ini telah permanen.

Lihat juga...