hut

Kenaikan Hingga 400 Persen Tarif PBB di Bekasi Dinilai tak Rasional

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Ahmad Ustuchri, Anggota DPRD Kota Bekasi. Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Ustuchri, menilai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tahun 2019, oleh pemerintah daerah setempat tidak rasional.

Pasalnya kenaikan tersebut mengenyampingkan penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per Januari 2019 lalu. Pemerintah hanya terkesan mengejar target pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kenaikan nilai PBB.

“Kenaikan tarif PBB harus berdasarkan NJOP. Saya melihat kenaikannya pun tidak signifikan berdampak pada kenaikan PAD di Kota Bekasi. Harus ada evaluasi,” ujar Achmad Ustuchri, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, kenaikan tersebut hanya akan menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Bekasi. Karena dengan besarnya kenaikan tarif PBB yang mencapai 400 persen akan membebani masyarakat tertentu.

“Sampai sekarang, kami di dewan belum mendapat kajian soal penetapan kenaikan PBB. Contoh, di Kelurahan tertentu naiknya 400 persen, sementara kelurahan lainnya naiknya 200 persen, padahal masih dalam satu kecamatan,” jelas anggota Komisi 3 tersebut.

Dia meminta pemerintah tidak gegabah. Ustuchri khawatir dampak dari kenaikan tarif cenderung akan menurunkan aktifitas ekonomi ditengah masyarakat. Hal tersebut sudah lumrah dalam teori ekonomi.

Tarif PBB di Kota Bekasi tahun 2019 sesuai data, ditargetkan sebesar Rp599 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp340 miliar. Kata Ustuchri, jika kenaikannya tidak diterima masyarakat, maka sangat memungkinkan akan terjadinya tax evasion, dimana masyarakat tidak akan membayarkan pajaknya.

“Orang tidak mau bayar pajak, dan itu dimungkinkan ketika orang mengirimkan nota keberatan, maka dia tidak harus membayar pajak di tahun berjalan,” tuturnya.

Dia khawatir dengan naiknya pajak, contohnya jika sebelumnya 10 persen kemudian kita naikkan jadi 15 persen, ditakutkan pendapatan daerah bukan meningkat tapi sebaliknya.

Ustuchri mengusulkan untuk meningkatkan PAD Kota Bekasi, seharusnya eksekutif tidak berfokus pada kenaikan PBB saja. Menurutnya  sumber pemasukan daerah bisa dari sektor pajak yang lainnya seperti reklame, hotel, maupun restoran.

Ustucri juga menyakini bahwa pajak hotel dan restoran masih mengalami kebocoran.

“Siapa yang bisa menjamin anda bayar sepuluh ribu, seribu masuk kas daerah. Dari dulu semenjak saya di Komisi III, kita dorong dibuatkan tapping sistem, itu mesin kasir, terintegrasi online dengan kas daerah, jadi tidak bisa bohong,” terangnya.

Lihat juga...