hut

Keterbukaan dan Birokrasi tak Berbelit, Kunci Mendatangkan Investasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MATARAM – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hendriadi, mengatakan, keterbukaan informasi dan proses birokrasi yang tidak berbelit-belit menjadi salah satu kunci bisa mendorong investasi banyak masuk ke NTB.

“Kalau ingin investasi bisa banyak masuk ke daerah, keterbukaan dan birokrasi yang mudah saya kira menjadi kunci penting mewujudkan hal tersebut,” kata Hendriadi di acara diskusi Mewujudkan NTB Ramah Investasi melalui Keterbukaan Informasi dan Reformasi Birokrasi di Hotel Madani Mataram, Rabu (23/10/2019).

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hendriadi, di acara diskusi Mewujudkan NTB Ramah Investasi dan Keterbukaan Informasi di hotel Madani, Rabu (23/10/2019). Foto: Turmuzi

Keterbukaan informasi publik juga merupakan kewajiban semua badan publik untuk menyediakan secara akurat dan transparan, benar dan tidak menyesatkan. Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi sehingga dapat diakes dengan mudah.

Keterbukaan informasi terkait investasi juga, telah diatur dalam peraturan KI di bidang perizinan pasal 13 ayat 1 bahwa setiap publik wajib menyediakan informasi publik, setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri diantaranya; syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan atau dikeluarkan berikut dengan dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan.

“Karenanya, keterbukaan informasi terkait investasi dapat mempercepat investor untuk melakukan investasi di NTB,” tutur Hendri.

Badan publik dalam hal ini, website resmi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus mencantumkan informasi publik mengenai potensi investasi dan lokasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Prosedur memperoleh hak investasi, proses pelaksanaan investasi dan terakhir adalah daftar investor termasuk profil investor.

Hendri menjelaskan, manfaat KIP bagi investasi dapat meminimalisir biaya transaksi dalam setiap kegiatan investasi yang dilakukan.

Menghindari terjadinya black economy atau ekonomi hitam yang tidak diinginkan, peluang mendapatkan investor semakin besar dan memiliki keseriusan yang nyata. Dan melahirkan investasi yang konkret sehingga potensi ekonomi daerah tidak hilang.

Sekretaris DPM-PTSP Provinsi NTB, Nunung Triningsih, mengatakan, informasi publik terkait perizinan dan investasi di NTB, sudah tersaji di dalam website resmi DPM PTSP, guna mewujudkan NTB Ramah Investasi melalui keterbukaan informasi dan reformasi birokrasi.

Nunung mengungkapkan, dibutuhkan keterbukaan dan integritas pelayanan agar terwujud gairah investasi yang sehat, serta mampu mempercepat realisasi investasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal penting yang harus dilakukan, adalah penguatan keterbukaan informasi publik dan pembangunan zona integritas pada unit-unit layanan publik menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pihak DPM-PTSP NTB kini terus membuka kran keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang layanan perizinan dan investasi, dengan harapan bisa meyakinkan para investor agar merasa aman dan nyaman berinvestasi di NTB. Dengan adanya layanan keterbukaan informasi yang intensif dapat memberikan kemudahan tentang perizinan bagi investor asing maupun investor dalam negeri.

“Dalam upaya mewujudkan NTB ramah investasi, pihaknya telah melakukan beberapa upaya. Diantaranya pendampingan dalam pengurusan nomor induk bisnis melalui Online Single Submission (OSS), yaitu sistem yang mengintegrasikan semua layanan lisensi bisnis yang berada di bawah pimpinan daerah dan dilakukan secara elektronik,” katanya.

Termasuk pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) dari unsur OPD terkait yang memiliki tugas menerima pengaduan dan melakukan pendampingan pembinaan dan pengawasan terhadap investor serta memfasilitasi investor yang menemui kendala.

Lihat juga...