KPEU MUI: Lembaga Keuangan Mikro Syariah Perlu Diperkuat

YOGYAKARTA – Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Pusat, M. Azrul Tanjung, mengatakan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting untuk diperkuat peranannya dalam perekonomian Indonesia. Hal ini mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkoneksi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

“Sayangnya, perhatian dan dukungan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT, masih sangat kurang, dan ini menjadi keprihatinan bersama,” kata  Azrul Tanjung, saat memberikan sambutan dalam focus group discussion (FGD) Keuangan Mikro Syariah, yang diadakan oleh KPEU MUI Pusat, bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di Gedung Pasca Sarjana UMY, Sabtu (26/10/2019).

Menurut M. Azrul Tanjung, BMT memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat ekonomi umat, sehingga penguatan LKMS, khususnya BMT, sangat selaras dengan agenda yang akan selalu diusung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amien, terkait Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI).

“Jadi, harus segera ada Kongres BMT dan LKMS secara nasional, sebagai pelaksanaan amanat dari program utama ABEI yang sedang dijalankan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amien,” tegas Azrul Tanjung.

Focus Group Discussion (FGD) Keuangan Mikro Syariah digelar dalam tiga rangkaian yang dimulai sejak Kamis (24/10), diikuti puluhan stakeholders keuangan syariah maupun pemangku kebijakan syariah.

Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) MUI Pusat, M. Azrul Tanjung (tengah), dalam focus group discussion (FGD) Keuangan Mikro Syariah, yang diadakan oleh KPEU MUI Pusat, bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di Gedung Pasca Sarjana UMY, Sabtu (26/10/2019). -Foto: Ist.

Dalam momentum tiga FGD ini, KPEU MUI Pusat mengambil tiga tema besar. Pertama, mengangkat tema “Merumuskan Peningkatan Kapasitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Masa Depan”, dengan sub tema Meningkatkan Kualitas SDM LKMS Secara Profesional, Strategi Pengembangan Operasonal Usaha LKMS di Indonesia, serta Meningkatkan Kapasitas Pembiayaan LKMS.

FGD ke dua mengangkat tema “Pemanfaatan Ekonomi Digital Bagi Penguatan UMKM-K dan Fintech Syariah”, dengan subtema antara lain Pengembangan Ekonomi Digital Untuk Penguatan Bisnis UMKM-K, Pemanfaatan Ekonomi Digital oleh LKMS, Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Kinerja Pengelolaan Layanan Keuangan, Pengembangan Ekonomi Digital Di Indonesia Perlu Dukungan Regulasi Dan Kebijakan Yang Terintegrasi, serta Pentingnya Transaksi Keuangan UMKM-K Menggunakan Software Akuntansi.

FGD ke tiga mengambil tema “Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Pendirian Lembaga Penjamim Simpangan”, dengan subtema antara lain Pentingnya Keberadaan LPS Menjadi Pelindung Anggota Penyimpan Uangnya Di LKMS, Perlunya Regulasi Kelembagaan, dan Operasional LPS bagi LKMS, serta Peranan Jamkrindo Dalam Menjamin Pembiayaan LKMS.

Dalam kesempatan itu, UMY dan KPEU MUI Pusat juga menandatangani MoU bersama dalam agenda bersama Pemberdayaan Ekonomi Umat, yang akan dilaksanakan bersama sivitas akademika dan para mahasiswa.

Lihat juga...