hut

LSM Dorong Pelibatan Difabel dalam Mitigasi Bencana

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Keterlibatan kaum difabel dalam kerja-kerja penanggulangan bencana, saat ini masih sangat minim. Untuk itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Caritas Keukupan Maumere, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan lokakarya.

Lokakarya untuk menyusun kerangka kebijakan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di kantor BPBD kabupaten Sikka. ULD ini berfungsi mendorong keterlibatan disabilitas dalam kerja-kerja penangulangan bencana.

“Kami sedang mengadvokasi BPBD Sikka dalam urusan pengurangan risiko bencana untuk mulai berperspektif inklusi atau kesetaraan,” kata Margaretha Helena, Koordinator project program Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) Caritas Keuskupan Maumere, Rabu (2/10/2019).

Dikatakan Helena, selama ini kerja-kerja penanggulangan bencana masih bersifat umum. Kaum disabilitas belum menjadi bagian dari kerja-kerja penangulangan bencana. Padahal, Undang-Undang  Nomor 8 tahun 2016 terkait disabilitas, salah satu haknya tentang perlindungan terhadap kebencanaan.

“Keterlibatan disabilitas tidak saja saat emergency, tetapi mereka harus terlibat berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja penanggulangan bencana. Mereka harus masuk ke dalam forum dan mendapatkan penguatan kapasitas,” ujarnya.

Margaretha Helena, kKoordinator project program Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM) Caritas Keuskupan Maumere. -Foto: Ebed de Rosary

Hal itu, tandas Helena, sudah merupakan mandat undang-undang. Untuk itu, mau tidak mau kita harus mendorong BPBD Sikka agar melibatkan disabilitas dalam penanggulangan bencana dan ada Unit Layanan Disabilitas (ULD).

Kegiatan lokakarya yang dilakukan merupakan awal dalam bergerak ke arah tersebut dan mendorong pemerintah. Tetapi, kata dia, sangat tergantung kepada pemahaman dan kemauan baik dari pemerintah sendiri.

“Selama ini kami telah melakukan pertemuan koordinasi dan membangun pemahaman dengan BPBD Sikka, Bappeda, Tagana, PMI dan semua forum penangulangan bencana,” jelasnya.

Helena berharap, itikad baik dari pemerintah kabupaten Sikka dalam melibatkan disabilitas terkait kerja-kerja penanganan bencana bisa diimplementasikan.

Yang terpenting, katanya, ULD di BPBD Sikka harus segera dibentuk dan menyusun program kerja.

Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Sikka, Muhammad Daeng Bakir, mengatakan telah ada koordinasi antara Caritas Keuskupan Maumere dan BPBD Sikka untuk membentuk ULD.

Menurutnya, hal itu penting agar bila ada bencana, kaum disabilitas bisa dilibatkan.

“Kaum disabilitas juga termasuk kelompok berisiko tinggi, sehingga harus dilatih dan diberikan penguatan kapasitas, agar bisa secara mandiri atau dibantu oleh orang terdekat ketika terjadi bencana,” ujarnya.

ULD ini, sambung Daeng Bakir, merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk memfasilitasi kaum disabilitas dalam menyusun perencanaan, agar semua pihak terlibat.

Dengan begitu, lanjutnya, kaum disabilitas lebih diperhatikan agar tidak terkena musibah ketika terjadi bencana. Mereka juga dilibatkan membantu saat terjadi bencana di sebuah wilayah sesuai kemampuan yang dimiliki.

“ULD ini diharapkan menjadi contoh dan setelah pertemuan selesai, maka segera dilakukan pembentukan ULD dan menyusun rencana kegiatannya,” pungkas Daeng Bakir.

Lihat juga...