hut

Mantan Kepala BKD Pemkab Subang Tersangka Gratifikasi

Bupati Subang Ojang Sohandi saat memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, 28/4/2016. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstriksi perkara penetapan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka menerima gratifikasi. Penetapan itu dilakukan dalam pengembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan dengan terdakwa mantan Bupati Subang Ojang Sohandi – Foto Ant

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS), sebagai tersangka penerima gratifikasi.

Penetapan itu dilakukan, dalam pengembangan proses penyidikan dan mengamati fakta persidangan, dengan terdakwa mantan Bupati Subang Ojang Sohandi. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup, mengenai peran pihak lain yang diduga bersama-sama bupati menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Hal yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya di Pemerintah Kabupaten Subang di 2013 sampai 2018,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu (9/10/2019).

KPK meningkatkan perkara itu ke penyidikan, dengan satu orang sebagai tersangka, yaitu Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTS). “HTS diduga secara bersama-sama dengan Ojang Sohandi, Bupati Subang periode 2013-2018 menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya sejumlah Rp9,645 miliar,” ungkap Febri.

Heri Tantan disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang No.31/1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20/2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 16 April 2016. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan beberapa orang dengan barang bukti berupa uang senilai Rp528 juta. Dana tersebut diduga terkait dengan suap pengamanan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2014.

Saat itu, KPK menetapkan lima orang tersangka dari unsur Bupati Subang, jaksa, dan pejabat di Dinas Kesehatan Subang. “Lima orang tersebut telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung,” tutur Febri. (Ant)

Lihat juga...