hut

MUI Dukung Pemberlakuan UU JPH

Editor: Mahadeva

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi pada acara diskusi di kantor MUI Pusat, Jakarta, belum lama ini. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) siap mendukung berlakunya Undang-Undang No.33/2014, tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Produk hokum tersebut mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan, spirit dari lahirnya UU JPH adalah, negara hadir untuk menjamin keberadaan produk halal di Indonesia. “Implikasinya adalah, adanya pembagian peran pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal,” kata Zainut, Rabu (16/10/2019).

Sesuai ketentuan UU JPH pasal 10 ayat (1), MUI diberi peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, LPPOM MUI sebagai LPH, tetap menjalankan pemeriksaan produk halal. “Terhadap ketiga peran tersebut, MUI siap melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU JPH,” tandasnya.

Sebagai pelopor sertifikasi produk halal, LPPOM MUI telah diakui eksistensinya, baik di dalam maupun luar negeri. Standar Halal ”HAS 23000”, telah diterapkan di Indonesia dan diadopsi oleh lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal luar negeri. Bahkan lembaga sertifikasi halal luar negeri juga meminta pengakuan dari MUI, dalam upaya pemberlakuan HAS 23000.

Dengan diberlakukannya UU JPH, tanggung jawab penyelenggaraan layanan sertifikasi halal sekarang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). MUI mengharapkan, pemerintah melalui BPJPH dapat segera melakukan langkah-langkah strategis, koordinatif, integratif dan singkronisasi kegiatan dengan stakeholder halal. “Khususnya MUI agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi di masyarakat,” tukasnya.

Lihat juga...