hut

Pariwisata Syariah Perlu Didukung Peraturan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen mendukung keberhasilan percepatan wisata halal Indonesia. Apalagi, gaya hidup halal bukan islamisasi terhadap obyek wisata.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi, mengatakan, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor X Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu ditindak lanjuti dengan peraturan dan ketentuan, agar memiliki legalitas formal yang lebih kuat.

Maka itu, menurutnya, semua komponen bangsa dan pengusaha harus mendorong pengembangan konsep wisata halal sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh DSN MUI. Yakni, yang dapat diterima oleh semua pihak.

“Menciptakan persamaan persepsi, bahwa wisata halal dan gaya hidup halal bukan berarti islamisasi terhadap obyek wisata yang ada di Indonesia,” kata Wahyuddin, pada konferensi Wisata Halal International dan Rakernas MUI di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya menjadi pusat wisata halal dunia.

Menurutnya, seringkali orang menyederhanakan pariwisata tidak berhubungan dengan masalah agama. Sehingga ada pandangan, pariwisata boleh menabrak aturan-aturan agama, atau  tidak memiliki keterkaitan dengan masalah agama.

Tentu cara pandang ini tidak benar. Karena agama memiliki etos untuk mendorong pariwisata mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta Alam Semesta.

Dengan pemilihan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI, menurutnya, menunjukkan wilayah Indonesia sangat luas, apalagi Lombok dikenal dengan pengembangan wisata halal dan telah meraih penghargaan dunia.

Untuk mewujudkan Indonesia menjadi pusat halal dunia, maka MUI akan menyelenggarakan International Halal Tourism Conference di NTB pada 10-11 Oktober 2019. Acara ini digelar sebelum Rakernas V MUI.

Acara ini akan membahas berbagai isu aktual mengenai wisata halal dan gaya hidup halal, yang dikaitkan dengan strategi pengembangan potensi dan tantangan.

“Termasuk regulasi yang diperlukan untuk dapat lebih meningkatkan percepatan pengembangan wisata halal di Indonesia,” kata Muhyiddin Junaidi, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Konferensi Wisata Halal International.

Peserta konferensi  adalah perwakilan negara-negara, perguruan tinggi di luar negeri, lembaga-lembaga halal dari luar negeri dan berbagai lembaga dalam negeri.

Konferensi ini, menurutnya, bertujuan untuk mewujudkan pemahaman yang komprehensif dan kerja sama yang efektif. Dalam rangka mendukung Indonesia menjadi pusat halal dunia melalui partisipasi aktif dari semua pihak.

Selain itu, juga untuk meningkatkan komitmen para pihak, guna meningkatkan kualitas kerja sama. Serta menciptakan koordinasi yang berkesinambungan. Sehingga mampu mendukung keberhasilan percepatan wisata halal Indonesia.

Terpenting lagi, yakni meningkatkan kualitas kerja sama, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional yang lebih terarah dan terencana.

Lihat juga...