hut

Pemda Diminta Permudah Legalitas SLB Bundaku Bekasi

Editor: Mahadeva

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi diminta mempermudah proses pengurusan legalitas Sekolah Luar Biasa (SLB) Bundaku. Keberadaan SLB C Pariwisata Bundaku, di Taman Wisma Asri, Telukpucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, menarik perhatian Direktur Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk mendatangi.

Direktur Pendidikan Khusus Kemendibud RI, Sanusi, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah, mengunjungi dan melihat langsung kondisi SLB C Pariwisata Bundaku. “Pertama tentu saya prihatin atas kondisi SLB Bundaku yang mengalami musibah atapnya runtuh. Tapi saat ingin dibantu ternyata gedungnya ngontrak, jadi ndak bisa dibantu,” ujar Sanusi saat meninjau langsung ke SLB Bundaku, Rabu (16/10/2019).

Yang patut diapresiasi, SLB Bundaku tetap melangsungkan proses belajar mengajar, meski dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut menjadi nilai lebih, karena semua warga negara berhak mendapat pendidikan yang baik. Selama ini, SLB disebutnya, mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Baik dalam aspek pembangunan, proses belajar mengajar, hingga bantuan dana bagi siswa berkebutuhan khusus. Untuk itu pemerintah daerah diminta mempermudah proses perizinan SLB Bundaku.

Sanusi Direktur Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI – Foto M Amin

Sanusi, lebih lanjut mengaku lega karena SLB Bundaku cukup mendapat perhatian dari lingkungannya. Meski sebelum mendapat hal negatif, tetapi sudah selesai dan mendapat izin untuk menggunakan fasilitas RW 011 untuk digunakan sementara. “Ada beberapa langkah kami lakukan, jangka pendeknya adalah anak-anak tetap belajar dengan memanfaatkan fasilitas gedung Aula RW 011 yang sudah diperkenankan oleh Ketua RW-nya,”ujar Sanusi.

Untuk jangka panjangnya, yayasan harus mengurus izin operasional. Sehingga kementerian bisa mengucurkan bantuan, baik berupa pembangunan maupun dana stimulan bagi para peserta didik. Kemendikbud memiliki program Indonesia Pintar, yang mengalokasikan anggaran di 2020 bagi siswa SD LB sebesar Rp1,6 juta, SMP LB Rp1,9 juta, dan SMA LB Rp2,4 juta. “Untuk TK LB juga mendapat bantuan sebesar Rp1,2 juta. Besaran dana tersebut diberikan kepada siswa pertahunnya disesuaikan jenjang pendidikannya,” terangnya.

Sanusi menyebut, pemerintah juga memiliki program inklusi yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus. Kegiatannya berlangsung disetiap kota dan kabupaten. Karena itu, setiap orangtua yang memiliki anak disabilitas, diminta tetap menyekolahkan anaknya. Dalam kunjungan  tersebut Direktorat Pendidikan Khusus Kemendikbud, memberi bantuan dua unit tenda berbentuk kelas, yang bisa diguna menjadi tempat proses belajar mengajar sementara.

Kepala SLB Bundaku, Anggraeni Puspasari, menyebut, sekolah yang dikelola yayasannya belum memiliki izin operasional. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengurus perizinan. Dan banyakmnya biaya yang harus dikeluarkan. Yayasannya diklaimnya, telah berusaha mengurus perizinan. Namun, karena proses birokrasi yang berbelit-belit, dan besarnya biaya yang diminta maka SLB C Pariwisata Bundaku yang mengurus 15 siswa disabilitas tanpa legalitas yang resmi.

“Kita tidak sanggup mengeluarkan biaya yang besar, karena dana yang kita miliki dari 15 siswa setiap bulannya hanya berkisar Rp4,5 juta, dengan rincian pengeluaran untuk gaji guru sebesar Rp3 juta, dan Rp500 ribunya untuk operasional dan sisanya sekitar Rp1 juta, untuk biaya sewa rumah yang dijadikan sekolah,” papar Anggraeni.

Dia berharap, SLB C Pariwisata Bundaku mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dalam pengurusan perizinan. “Kita berterimakasih kepada media yang sudah memberitakan sehingga banyak pihak seperti Kemendikbud turun kesini. Saya bersama Yayasan akan berkumpul dengan semua pihak untuk mencari solusi. Kita berharap proses perizinan dikawal agar dipermudah,” pungkasnya.

Lihat juga...