hut

Pemerintah: UU Otsus Papua Bentuk Dukungan Pusat

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhammad, menegaskan, Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat untuk masyarakat Papua, dalam rangka memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern.

“Misalnya parpol, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik, dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi. Selain itu, rekrutmen parpol di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua dan wajib meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP),” kata R. Gani Muhammad, dalam sidang uji materil UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Menurutnya, parpol nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua harus memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai anggotanya, dan meminta pertimbangan MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus Provinsi Papua. Sedangkan masyarakat Papua, tanpa membentuk parpol lokal pun tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri, dengan memanfaatkan ruang politik yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui parpol nasional.

“Adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen parpol nasional, merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua. Sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI,” ungkapnya.

Gani menambahkan, otonomi khusus Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua, untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI.

Menurut Gani, kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi Papua dan Rakyat Papua, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua.

“Kewenangan ini berarti juga kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberi peran yang memadai orang-orang asli Papua melalui wakil adat, agama dan kaum perempuan,” jelasnya.

Ada pun peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah untuk menentukan strategi pembangunan, dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman hidup masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam.

“Pengaturan UU Otsus Papua dan UU Pemerintah Aceh tidak berarti harus sama. Justru adanya perbedaan UU tersebut, pemerintah telah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga, dengan tidak diaturnya parpol lokal di UU Otsus Papua tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat Papua, sejalan dengan Pasal 28 UUD 1945,” sebutnya.

Sebelumnya, Pemohon uji materil UU Otsus ini menyampaikan sejumlah alasan permohonan. Kerugian konstitusional yang dialami Permohon bermula pada kasus konkret yang dihadapinya, yaitu ditolaknya partai politik Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Papua, dan telah dibatalkannya Keputusan Pengesahan Partai Papua Bersatu sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Alasan penolakan KPU Provinsi Papua untuk melakukan verifikasi, karena belum adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal di Provinsi Papua.

Kemudian, pendirian Partai Papua Bersatu merupakan wujud dari hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat, karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Lihat juga...