hut

Pemilihan DPRD dan Kepala Daerah Dilakukan Serentak 

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Membangun sistem pemerintahan presidensiil yang efektif, diperlukan pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan anggota DPR. Hal tersebut seharusnya juga berlaku untuk pemilihan di daerah antara DPRD dan kepala daerah.

“Meskipun tidak disebutkan secara ekplisit di dalam UU Pemilu, dalam kerangka politik bahwa hubungan DPRD dan kepala daerah tidak bisa dipisahkan, termasuk juga dengan jadwal keserentakan pemilihannya. Jika tidak serentak, maka akan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan dan otonomi daerah,” kata Kuasa hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil dalam sidang pengujian UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Rabu (16/10/2019).

Hukum Perludem Fadli Ramadhani memberikan keterangan pada Sidang Uji Materil UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang di Ruang Sidang MK, Jakarta, Rabu (16/10/2019) – Foto M Hajoran Pulungan

Menurut Fadli, Perludem berpendapat, Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu; serta Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Pada kenyataannya, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD tidak diselenggarakan secara serentak. Hal tersebut memunculkan konfigurasi politik yang berbeda-beda. Dan itu memengaruhi penguatan kerja sistem presidensiil.

“Maka pemilihan ini seharusnya dapat dilakukan serentak karena tidak ada pembedaannya. Mulai dalam hal asas, prinsip, dan penyelenggara, sampai pada rangkaian kegiatan pemilihannya sama. Sehingga ini menghasilkan pemilihan yang jauh lebih kredibel dan rasional dalam mewujudkan demokrasi itu sendiri,” jelasnya.

Fadli menyebut, sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis, yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, terlanggar.

Pemohon menyampaikan, berpedoman pada Putusan MK No.14/PUU-XI/2013, mahkamah seharusnya memberikan penegasan desain pemilu serentak, adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances.

Terutama terkait efektivitas sistem presidensial di Indonesia. “Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini terjadi karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, sedangkan kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah,” tandasnya.

Selanjutnya, terkait dengan kewenangan dan fungsi pemerintah daerah, tidak jauh berbeda dengan kerja sistem pemerintahan presidensial. Dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD membahas secara bersama-sama perumusan suatu peraturan daerah, untuk kemudian memperoleh persetujuan bersama.

Hal yang sama terjadi pada relasi kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR, dalam kegiatan perumusan perundang-undangan. “Akan tetapi, pada realitasnya seringkali kesetaraan dan efektivitas ini terganggu karena adanya keterpisahan waktu pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan anggota DPRD. Akibatnya, berdampak adanya politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek bagi kepentingan calon kepala daerah,” pungkasnya.

Lihat juga...