hut

Pemkab Pessel Data Warga Pulang Kampung dari Wamena

Editor: Koko Triarko

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, mulai melakukan pendataan terhadap perantau asal Wamena, yang kini telah berada di masing-masing kampung halamannya. Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) ini bertujuan untuk mempermudah pengurusan dokumen.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, Evafauza Yuliasman Mansarin, mengatakan, secara perdana pendataan dilakukan untuk daerah di Kecamatan Bayang. Karena ada beberapa warga di Bayang yang merupakan perantau yang baru pulang dari Wamena.

Ia menyebutkan, pendataan yang dilakukan tersebut akan mempermudah pengurusan dokumen kependudukan dan administrasi lainnya, bagi warga asal Pesisir Selatan yang menjadi korban dalam kerusuhan Wamena.

“Ya, kita akan berikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan kepindahan sekolah warga Pesisir Selatan korban kerusuhan Wamena, sebagaimana instruksi Bupati Hendrajoni,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Menurutnya, pendataan itu juga untuk menanggapi keluhan masyarakat korban kerusuhan Wamena, yang mengaku tidak lagi memiliki dokumen kependudukan, seperti  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ( KK) dan lainnya, setelah mengalami kerusuhan di Wamena yang menyebabkan seisi rumah terbakar.

“Kita bergerak ini tentunya atas perintah dari Bupati Pesisir Selatan,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni mengaku telah menginstrusikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar memberikan kemudahan bagi korban kerusuhan Wamena yang ingin membuat dokumen kependudukan di daerah ini.

Juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan Kemendagri, jika diperlukan, agar pengurusan administrasi kependudukan dapat diberlakukan khusus.

“Bagi yang ingin menetap di kampung halaman, tentu anak-anaknya juga butuh sekolah di daerah ini, maka urusan kepindahan sekolah juga akan dibantu. Tujuan kita adalah untuk mempermudah juga, karena meski selama ini berada di Wamena, namun dengan pulangnya ke kampung halamannya kini perlu kita bantu,” ujarnya.

Hendrajoni juga memerintahkan walinagari dan camat agar memberikan perhatian khusus kepada korban Wamena yang ada di wilayahnya.

“Jika ada kendala, silakan laporkan kepada saya, dan akan dibantu,” katanya.

Menurutnya, hal yang dilakukan tersebut berupa bentuk komitmen Pemkab Pesisir Selatan untuk memperjuangkan kepada pemerintah pusat, untuk mendapat bantuan guna memberikan santunan bagi korban Wamena.

“Untuk santunan bagi korban yang meninggal insyaallah pemerintah pusat akan memberikan santunan,” ungkapnya.

Selain soal data penduduk, Pemkab Pesisir Selatan juga telah mempersiapkan sejumlah rencana terkait pekerja perantau yang pulang.

Salah satunya memberikan permodalan untuk menjalankan usaha. Terkait apa jenis usahanya, tergantung dari keinginan orangnya, yang berpotensi dikembangkan di masing-masing daerah.

“Nanti akan kita coba ada memberikan semacam pelatihan sesuai keinginan masyarakat perantau ini. Tujuannya agar ada keterampilan dalam menjalankan usaha. Setelah keterampilan ada, baru kita siapkan modal usahanya,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pesisir Selatan, ada 232 perantau asal daerah setempat di Wamena sudah pulang ke kampung halaman masing-masing.

Sebayak 132 orang pulang pada 3 Oktober 2019, 100 orang pada 4 Oktober, dan pada Sabtu 5 Oktober dipulangkan pula 10 orang.

Selain itu, juga terdapat sembilan orang warga setempat yang meninggal dunia pada insiden berdarah tersebut. Delapan di antaranya dimakamkan di Pesisir Selatan dan satu lagi karena berbagai pertimbangan, akhirnya dimakamkan di Wamena.

Sebagai bentuk kepedulian, masing-masing ahli waris para korban diserahkan santunan sebanyak Rp9 juta, Rp5 juta dari Pemkab dan sisanya Rp4 juta dari Badan Amil Zakat Pesisir Selatan.

Lihat juga...