Pemprov DKI Umumkan UMP 2020 Awal November

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan pihaknya akan mengkaji usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp4,6 juta sebelum ditetapkan pada awal November mendatang. Pada prinsipnya asosiasi akan menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah.

“Usulan dari serikat berkisar di angka Rp 4,6 juta. Nanti akan sama-sama kita kaji kembali untuk ditetapkan tanggal 1 November 2019 untuk UMP 2020,” ucap Andri kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019) sore.

Menurutnya, setiap usulan baik dari asosiasi atau serikat pekerja dan pengusaha bakal diakomodir pihaknya. Dalam sidang hari ini, pihaknya menampung usulan dari kedua belah pihak.

“Usulannya mereka menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah. Sedangkan usulan dari serikat itu Rp 4,6 juta. Sedangkan kami mengacu kepada PP 78. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kita, setelah kita melakukan survei di 15 titik pasar, tiga gelombang, berkisar di antara Rp3,965 juta,” ujarnya.

Dia mengatakan dalam rapat akhir dewan pengupahan, yang mengakomodasi usulan-usulan dari pihak asosiasi atau pengusaha dan pekerja. Pihaknya telah melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 3 gelombang berbeda. Dalam setiap survei terdapat 15 pasar untuk mengetahui kebutuhan yang diperlukan menuju kehidupan layak.

Menurutnya, dengan adanya survei di 60 item KHL tersebut, menjadi rekomendasi atau acuan untuk menghitung UMP Jakarta 2020.

“Tadi baru saja kita melaksanakan sidang pengupahan dari anggota Dewan Pengupahan. Kita sudah menyepakati bahwa usulan dari pihak asosiasi prinsipnya menerima apa yang diputuskan oleh pemerintah. Kalau kita juga mengacu kepada pemerintah,” tandas Andri.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan menaikkan UMP pada 2020 bukan satu-satunya cara meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja di DKI Jakarta.

Menurut Anies, kesejahteraan warga juga bisa dicapai dengan memberikan keringanan dari aspek pengeluaran, di samping menambah pemasukan gaji. Namun, Anies mengimbau Dewan Pengupahan tetap mengakomodir usulan dari serikat pekerja, yakni Rp4,6 juta per bulan.

Di samping tetap membicarakan standar kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta yang mencapai Rp3,96 juta dan usulan pengusaha yang mengacu pada PP 78/2015 tentang Pengupahan, di mana UMP 2020 bisa naik 8,51 persen atau dari Rp 3,9 juta menjadi Rp 4,2 juta perbulan.

“Biaya hidup yang lebih tinggi itu dibantu oleh pemerintah dengan memberikan Kartu Pekerja sehingga biaya transportasinya bisa turun, kemudian mereka bisa mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau, juga biaya pendidikan bagi anak-anaknya yang diberikan lewat Kartu Jakarta Pintar,” tambahnya.

Selain itu, Anies mendorong pemerintah bermitra dengan serikat pekerja dan asosiasi untuk membangun koperasi-koperasi yang menjual kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau demi meningkatkan kesejahteraan lewat menekan pengeluaran.

“Jadi tujuan pembicaraan tentang upah itu sesungguhnya kesejahteraan. Karena ada biaya hidup yang meningkat, maka upah harus ditingkatkan. Kami bantu dua sisi, satu ada peningkatan pemasukan dengan UMP bergerak bertambah. Tapi biaya hidup juga dibantu sehingga lebih rendah. Sehingga mereka bisa menabung,” ujar Anies.

Dewan Pengupahan, kata Anies, merupakan gabungan unsur asosiasi dan serikat pekerja atau buruh, wakil pengusaha, peneliti Badan Pusat Statistik, akademisi, dan unsur pemerintah.

“Saya perlu ingatkan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta punya implikasi nasional. Jadi bapak ibu sekalian, yang bekerja di sini nantinya punya dampak di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia berharap Dewan Pengupah ini serius bekerja. Pasalnya usai pengukuhan tersebut, ada tanggungjawab besar yang dibebankan di pundak kalian.

“Saya harap terjadi proses musyawarah yang baik, tukar pikiran yang baik, dan menjadi mitra. Insyaallah kesejahteraan pekerja, kesejahreraan buruh di Jakarta semakin meningkat,” paparnya.

Lihat juga...