hut

Penerapan ERP di Jakarta Masih Terkendala Kajian

Editor: Mahadeva

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo terkait penerapan ERP yang masih dikaji saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019) – Foto Lina Fitria. 

JAKARTA – Penerapan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar oleh Pemprov DKI Jakarta masih menemui sejumlah kendala sehingga.

Semula, program tersebut direncanakan bakal diterapkan di 2020. Namun, saat ini masih dilakukan pengkajian ulang sesuai dengan arahan dari Kejaksaan Agung, yang menganggap ada sejumlah prinsip dalam program ERP yang bertentangan dengan UU.

“Lagi dikaji. Jadi, karena masih dikaji, tunggu tim yang sedang mengkaji itu bekerja. Kita harapkan tahun depan di triwulan pertama, kajiannya sudah selesai, sesuai legal opinion Kejaksaan Agung, dokumen ERP yang ada sekarang harus dikaji ulang,” kata kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Senin (21/10/2019).

Ditargetkan, penerapan ERP dapat dilakukan di 2021. Hal itu mempertimbangkan proses pengkajian ulang telah selesai dilakukan. Setelah kajian akan dilakukan proses pelelangan. “Setelah itu baru masuk lelang. Kita harapkan tahun depan sudah lelang. Kita bakal kejar di 2021,” katanya.

Tercatat, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sudah melelang proyek ERP di 2019. Namun, lelang dibatalkan lantaran mengikuti pendapat hukum Kejaksaan Agung. Dokumen harus disesuaikan dengan regulasi yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) No.97/2012, tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

“Jadi di dalam undang-undang 22, pp 32, dan pp 97, itu untuk ERP itu skemanya retribusi. Nah, ke depan yang akan kita laksanakan. Berbeda dengan proses sebelumnya, karena tarif layanan. Konstruksi hukumnya, itu dulu yang kita dudukkan semua dalam konstruksi hukum yang tepat termasuk di dalamnya, dokumen dikaji ulang secara teknis, skema penerimaan bayarannya bukan lagi tarif layanan tapi retribusi,” jelasnya.

Penerapan ERP adalah kebijakan yang menyusul program pembatasan kendaraan dengan plat nomor ganjil genap. “Pola ganjil genap kita harapkan lebih baik, tetapi perlu dipahami ganjil genap adalah kebijakan antara, dan tahun depan kita masuk ERP,” imbuhnya.

Sistem ganjil genap telah mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta sebanyak 30 persen. Diharapkan, kondisinya akan semakin menurun dengan adanya jalan berbayar. “Jadi bagi yang berpikir untuk membeli dua mobil akibat ganjil genap, harus dipikirkan kembali karena tahun depan economic skill-nya itu sangat tinggi,” kata Syafrin.

Direncanakan ERP diterapkan di Jalan Sudirman untuk rute Bundaran Hotel Indonesia ke Senayan dan Senayan ke Bundaran Hotel Indonesia. Sedangkan di kawasan H Rasuna Said, jalur yang dilintasi adalah Kuningan-Warung Buncit hingga masuk Menteng.

Lihat juga...