hut

Pengamat: KS-NIK Pemkot Bekasi Harus Diaudit Investigasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pengamat Anggaran, Central Budgeting Analisis, Ucok Sky, menegaskan harus ada audit investigasi terkait anggaran program Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Pemkot Bekasi, Jawa Barat.

“Harus ada audit investigasi karena ga normal atau upnormal anggaran untuk KS-NIK milik Pemkot Bekasi. Karena terjadi banyak loncatan anggaran,” ungkap Ucok Sky usai diskusi soal tumpang tindih program KS-NIK dengan JKN, Jumat malam (25/10/2019).

Dia mengatakan sejak 2017 banyak anggaran melonjak signifikan di Dinkes dan RS Daerah. Dan terus terjadi setiap tahun dan puncaknya pada 2018 lalu. Audit dimaksud harus investigasi dengan menggandeng Kejaksaan untuk melakukan penyidikan agar melihat ada penyimpangan.

“Adanya lonjakan anggaran KS-NIK itu sendiri menunjukkan adanya dugaan penyimpangan,” tegasnya.

Hal lain lanjutnya, dalam pengelolaan KS-NIK disarankan Pemkot Bekasi menunjuk pihak ketiga semacam BUMD untuk mengelola KS NIK. Jika tetap dikelola oleh Pemerintah seperti Dinkes sendiri maka lonjakan anggaran akan terus terjadi sehingga dugaan korupsi dikhawatirkan kedepan makin banyak.

Sementara Hamludin pemerhati kebijakan Perkotaan dari IBM Bekasi, berpendapat KS-NIK dianggap polemik karena ada dua narasi, pertama, soal tumpang tindih dengan UU Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam program BPJS.

Hamludin pemerhati kebijakan Perkotaan dari IBM Bekas di sela acara diskusi soal tumpang tindih program Pemkot Bekasi terkait KS-NIK dengan JKN, Jumat malam (25/10/2019). Foto: M. Amin

Kedua, KS-NIK diduga menjadi menyebabkan devisit APBD Kota Bekasi ditahun 2018. Sehingga menurutnya narasi tersebut memperkeruh keadaan hingga ditarik ke ranah politik. Untuk itu Amludin mengajak menelaah konteks anggota dewan membicarakan KS-NIK dalam konteks apa legislasi, pengawasan, atau penganggaran.

“Maka perlu dibedakan. Kalo bicara konteks pengawasan dan anggaran maka muatan terbesarnya itu adalah aspek sosial. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Tapi kalo mengkritik dari aspek pengawasanan maka politiknya,” tandas dia.

Karena, jelasnya, saat ini regulasi KS-NIK sudah ada dan tinggal dibagian akhir adalah pengawasannya saja. Maka disitu dia menilai ada konten politiknya. Dia menyarankan dari dua formulasi narasi itu menurutnya harus dicarikan formalnya, caranya jika dewan ingin regulasi maka Perda disempurnakan.

Orang mengatakan tumpang tindih kebijakan, menurutnya karena sudah ada UU otonomi daerah mengatur anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan KS salah satu bentuk aktualisasinya di daerah.

Kemudian dinilai bertentangan dengan UU di atasnya maka harus diperbaiki. Dan itu sudah dilakukan oleh dewan periode sebelumnya. Dia mencontohkan Seperti awalnya KS-NIK tidak memakai rujukan sekarang memakai rujukan.

“Pembeda antara KS-NIK dan BPJS di agnggarannya. KS menggunakan anggaran dalam bentuk APBD sedangkan BPJS di pusat melalui JKN,” pungkasnya seraya mengatakan KS bentuk dari pelayanan dasar daerah untuk dalam hal kesehatan kepada warganya.

Lihat juga...