hut

Pengelolaan POJ Butuh Pantauan Semua Pihak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Perpindahan pengelolaan Planetarium dan Observatorium Jakarta (POJ), yang rencananya akan dilakukan setelah proses revitalisasi Taman Ismail Marzuki selesai, diharapkan tidak akan mengubah fungsi dari POJ. Mengingat bahwa POJ merupakan bagian dari nation building edukasi dan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Kepala UP Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Imam Hadi Purnomo, menyatakan bahwa TIM yang memiliki luasan 7,2 hektar merupakan tempat yang unik. Sehingga membutuhkan pengelolaan yang terpadu.

“Di TIM ini kita punya IKJ, teater Jakarta, ada planetarium bahkan ada pemadam kebakaran yang melayani Kecamatan Menteng sehingga menjadi tantangan bagi perancang dan Pemprov DKI untuk mengakomodasi semua aktivitas yang ada disini dan mem-blend semua kepentingan,” kata Imam saat acara FGD di Planetarium dan Observatorium Jakarta, Sabtu (19/10/2019).

Imam menjelaskan bahwa memang ada rencana pengelolaan akan diserahkan kepada Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dituangkan dalam Pergub No. 63 tahun 2019 tentang penugasan pada Jakpro.

“Dalam Pergub disebutkan pembangunan dan pengusahaan akan diserahkan ke Jakpro. Termasuk masalah pembiayaannya. Pemprov kan memang ada keterbatasan. Kita tetap memberikan subsidi dan support, hanya kan lebih ringan,” ujarnya.

Tapi, menurut Imam, sambil menunggu proses pembangunan fisik, pembicaraan terkait porsi dan pembatasan masih dilakukan secara bersama-sama.

Direktur Proyek Revitalisasi TIM Jakpro, Luky Ismayanti, yang turut hadir dalam FGD, membenarkan bahwa Jakpro menerima kewenangan revitalisasi TIM.

“Meliputi perencanaan, pembangunan, pengelolaan selama 28 tahun dan pemeliharaan. Saat ini memang dalam fase perencanaan dan persiapan pembangunan,” kata Luky.

Ia menyebutkan juga, untuk fase pengelolaan, Jakpro akan tetap berkolaborasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta dan stakeholders terkait.

“Untuk Planetarium, tentunya seperti yang disampaikan pak Hakim, kami akan berkolaborasi dengan ahli bidang masing-masing. Karena Jakpro hanya ahli di bidang properti dan infrastruktur. Untuk pengelolaan kami akan berkolaborasi dengan ahlinya,” paparnya.

Terkait pengelolaan, Luky menyebutkan, akan ada unit bisnis usaha atau anak perusahaan Jakpro yang ditugaskan mengelola.

“Untuk kegiatan acara kita akan berkolaborasi dengan dinas kebudayaan. Terkait siapa yang akan masuk dalam tim atau PT, kita akan berkolaborasi dan menarik tim ahli. Karena kan disini ada kesenian, planetarium dan teater,” ujarnya lebih lanjut.

Kepala UPT Observatorium ITERA Lampung, Dr. Hakim Luthfi Malasan, menyatakan bahwa pengelolaan planetarium dan observatorium ini membutuhkan pengelolaan yang tidak menimbulkan konflik.

“Planetarium dan Observatorium kan memang bukan pusat yang menghasilkan profit. Saat kebijakan privatisasi diambil, maka potensi keilmuan ini bisa hilang,” kata Hakim.

Sebagai contoh, pengelolaan Sabuga Bandung semenjak diprivatisasi menghilangkan fungsi keilmuannya.

“Dulu di Sabuga itu ada planetariumnya. Tapi sekarang hilang. Sekarang berubah total. Lebih banyak event. Tak jarang, event yang ada menyebabkan kerusakan,” ujarnya.

Hakim menyatakan ketakutannya jika lembaga sains, seperti POJ akan mengalami hal yang sama dengan Sabuga.

“Saat pengelolaan berpindah, maka akses akan terbatas. Maka, kita sebagai astronom, pihak pendidikan dan pihak yang peduli harus terus menerus mengingatkan dan tampil sebagai watch dog pada pengelolaannya agar tetap dalam jalur misinya,” kata Hakim tegas.

Hakim menekankan titik pentingnya adalah hadirnya forum lanjutan dan FGD agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan pada fungsi POJ.

Lihat juga...