hut

Penonaktifan JKN-KIS tak Ganggu Pelayanan Kesehatan

SURABAYA – Dinas Kesehatan Kota Surabaya, memastikan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kota Surabaya, Jatim, tidak akan terganggu pascapenonaktifan puluhan ribuan kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) penerima bantuan iuran (PBI) oleh pemerintah pusat.

“Pelayanan kesehatan bisa dilakukan dengan mengajukan kembali dan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Tapi, kalau untuk yang mampu, silakan menggunakan BPJS Kesehatan secara mandiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febriana Rachmanita, saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi D DPRD Surabaya, Senin (7/10/2019).

Selain itu, kata dia, Pemkot Surabaya juga telah menyiapkan aplikasi khusus yang mendata masyarakat berpenghasilan rendah, agar nantinya bisa dimasukkan menjadi peserta JKN-KIS PBI.

Sementara itu, Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Surabaya, Herman, mengaku pihaknya telah menonaktifkan 76.000 jiwa peserta JKN-KIS peserta PBI.

“Data itu diambil dari Dinsos dan Dinkes Surabaya,” katanya.

Menurut dia, dari total jumlah yang ada, 53.000 jiwa merupakan penerima bantuan pemerintah pusat, sedangkan 23.000 sisanya menerima bantuan lewat APBD Kota Surabaya.

Meski begitu, ia mengatakan jika BPJS Kesehatan memang kurang melakukan sosialisai atau pemberitahuan langsung pada masyarakat penerima PBI.

“Kami meminta masyarakat untuk bisa melakukan pengecekan secara fisik maupun daring,” katanya.

Penonaktifan kartu JKN-KIS PBI itu dilakukan sejak Agustus 2019. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Republik Indonesia Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 2019.

Menurut data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial, masih banyak warga yang dianggap mampu, tetapi masuk kategori tidak mampu. Hal tersebut disebabkan bawaan di era Askes. (Ant)

Lihat juga...