hut

Penyesuaian Tarif di Lintasan Merak-Bakauheni Tinggal Tunggu Keputusan Pemerintah

Editor: Mahadeva

LAMPUNG – Rencana pemerintah melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan disambut positif Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap).

Warsa, Ketua DPC Gapasdap, Cabang Bakauheni menyebut, formulasi perhitungan tarif baru menunggu keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penyesuaian sudah diusulkan oleh Gapasdap sejak setahun lalu. Hal itu memperhitungkan, sejak penyesuaian di 2017 hingga menjelang penghujung 2019 belum dilakukan perubahan lagi.

Sementara, biaya operasional pelayanan kapal di sejumlah lintasan semakin naik. Diusulkan, kenaikan tarif sebesar 30 persen, akan berlaku di 20 lintasan penyeberangan yang ada di Indonesia. Penyesuaian tarif diusulkan, agar diberlakukan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) April 2019 silam.

Namun, atas sejumlah pertimbangan dan usulan stakeholder terkait, penyesuaian tarif akan dilakukan menjelang akhir tahun. Pembahasan kenaikan tariff, telah melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Gapasdap dan pemangku kepentingan lainnya. “Sudah lama usulan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan. Perhitungan Gapasdap, ada sejumlah instrumen kenaikan biaya operasional jasa pelayaran meliputi biaya perawatan, bahan bakar dan biaya penerimaan negara bukan pajak,” ungkap Warsa kepada Cendana News, Kamis (10/10/2019).

Sejumlah operator kapal di lintasan Selat Sunda khususnya, sebagian harus mengganti kapal. Aturan terkait syarat minimal kapal di Selat Sunda harus 5.000 Grosston, memunculkan peningkatan biaya (upgrade) kapasitas kapal.

Warsa,ketua DPC Gapasdap Cabang Bakauheni Lampung Selatan saat ditemui di ruang kerjanya,Kamis (10/10/2019) – Foto Henk Widi

Sementara kalkulasi yang diperoleh, semakin besar GT kapal maka biaya operasional semakin meningkat. Rata-rata dalam sehari, dengan kapasitas minimal 5.000 GT, biaya satu trip kapal sekira Rp10 juta. Sementara dalam kondisi sepi muatan, kapal hanya mendapatkan pemasukan sekitar Rp8 juta untuk satu trip.

Meski dihitung bulanan, namun Dia menyebut operator kapal masih belum mendapat keuntungan.”Banyak hal yang bisa menjadi perhitungan, sehingga penyesuaian tarif harus diberlakukan secara bertahap,” tandas Warsa.

Sesuai pembahasan yang dilakukan, penyesuaian tarif dibelakukan secara bertahap. Tahap pertama tarif naik 11 persen, tahap kedua sembilan persen, dan tahap ketiga delapan persen. Formulasi perhitungan tarif tersebut, akan berlaku untuk tarif penumpang pejalan kaki, kendaraan penumpang dan kendaraan barang.

Sebelum penyesuaian tarif dilakukan, sosialisasi harus dilakukan. Sebab penyesuaian tarif tersebut, berhubungan dengan peningkatan pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu. Selain keberadaan dermaga eksekutif atau dermaga tujuh, dalam waktu dekat dermaga empat diperbaiki akan menambah fasilitas dermaga dari hanya enam unit menjadi tujuh unit dermaga. “Selain mengantisipasi lonjakan penumpang pada lebaran 2020, dermaga empat akan mengantisipasi kepadatan kendaraan dampak tersambungnya tol dari Lampung ke Sumatera Selatan,” tutur Warsa.

Saat ini, di dermaga eksekutif tersedia empat kapal. Sedangkan di lima dermaga reguler, tersedia 58 kapal. Sementara di lintas Bakauheni-Merak tersedia 63 kapal. Tarif dasar dihitung sesuai dengan Satuan Unit Produksi (SUP) permil, dengan faktor muat 60 persen. Sebanyak 20 lintasan, diantaranya Bakauheni-Merak, Ketapang-Gilimanuk dan 18 lintasan lain di Indonesia akan mengalami penyesuaian tarif.

Aturan mengenai penyesuaian tarif tersebut masih terus digodok oleh biro hukum Kemenhub, sementara pemberlakuannya menunggu keputusan pusat.

Hasan Lessy, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni menyebut, penyesuaian tariff menunggu keputusan pemerintah. Menurutnya, wacana penyesuaian tarif tersebut sudah didengarnya. Meski hingga kini, belum bisa dipastikan kapan akan diberlakukan. Kenaikan tarif dengan rata rata 28 persen tersebut, akan ditetapkan dalam waktu dekat. Pengumuman penyesuaian tarif dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Di lintasan penyeberangan Bakauheni-Merak, yang berada di bawah kendali BPTD Wilayah VIII Banten dan BPTD Wilayah VI Bengkulu-Lampung.

Lihat juga...