hut

Perhutanan Sosial untuk Entaskan Kemiskinan di Sumbar

Editor: Mahadeva

PADANG – Program perhutanan sosial, diyakini bisa mengentaskan kemiskinan. Utamanya untuk daerah yang berada di pinggiran hutan.

Perhutanan sosial menjadi terobosan penting untuk menanggulangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Kawasan hutan. Dengan perhutanan sosial, masyarakat bisa membuat dan mengelola hutan dengan perizinan.

Salah satu terobosan Perhutanan Sosial yang telah diimplementasikan Pemprov Sumatera Barat adalah, terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.52/2018, tentang Pedoman Fasilitasi Perhutanan Sosial. “Banyak masyarakat kita sangat ketergantungan terhadap hutan. Di Sumatera Barat, cukup tinggi dimana sebagian besar Nagari dan Desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan, jadi sangat membantu perekonomian masyarakat,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, saat membuat acara Rapat Kolaborasi Kreasi (Ko-Kreasi) Tata Hubungan Kerja Perhutanan Sosial, Rabu (9/10/2019).

Dengan topografi dan aksesibilitas yang jauh di pinggir hutan, terbatasnya luas lahan garapan, serta rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat. Hal itu sering menimbulkan konflik atau benturan antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal pengelolaan Kawasan Hutan.

Meskipun demikian, inisiatif kebijakan sudah banyak disusun dan diimplementasikan oleh Pemprov Sumatera Barat. Untuk itu, perlu didorong komitmen pelaksanaan Peraturan Gubernur No.52/2018, tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial.

“Sering kali kita terkendala dengan masyarakat masalah sengketa tanah, yaitu permasalahan izin usaha yang bisa menimbulkan konflik atau benturan antara pemerintah dan masyarakat terhadap kawasan hutan, apalagi masalah dengan tanah adat atau ulayat. Agar ke depan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik, demi keadilan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan bisa terjamin,” sebutnya.

Perhutanan sosial dapat mendorong pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan secara legal. Ketersedian lapangan kerja dan persoalan ekonomi social, dapat dipecahkan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal, adil, dan berkelanjutan. Namun, tetap menjaga kelestarian hutan beserta lingkungan hidup.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Bambang Supriyanto, mengatakan, pengelolaan hutan secara legal harus memerhatikan model bisnis yang cocok. “Kalau di hutan lindung dan konservasi, hanya bisa  memanfaatkan jasa lingkungan non kayu. Sementara, kalau hutan produksi semua boleh dikelola dan diambil manfaatnya,” jelasnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan target areal pengelolaan hutan seluas 12,7 juta hectare, dengan skema hutan desa, hutan masyarakat, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

Sampai saat ini sudah mencapai sekitar 3,41 juta hektare, dengan jumlah SK 6.503 unit bagi 755 ribu kepala keluarga.”Program nasional sudah bagus memberikan akses kepada masyarakat, namun implementasinya harus dilakukan secara bersama-sama,” ucap Bambang.

Lihat juga...