hut

Perludem Uji Materi UU Pemilu Terkait Pemilihan Serentak

Editor: Koko Triarko

JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengajukan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7/ 2017, tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terkait pemilihan serentak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

Fadli Ramadhanil, selaku kuasa hukum, mengatakan sistem pemilu serentak dengan model lima kotak tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, desain pelaksanaan pemilu lima kotak pada satu hari bersamaan tersebut, membuat pemenuhan prinsip pemilu demokratis yang merupakan cerminan dari asas pemilu dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 telah terlanggar.

“Keserentakan pemilu yang dipersoalkan ini tidak hanya pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi juga tingkat daerah. Maka, kami ajukan UU Pemilu dan Pilkada ini sebagai objek permohonan,” kata Fadli, di hadapan sidang majelis hakim di Gedung MK, Jakarta, Rabu (2/10/219).

Fadli mengungkapkan, berpedoman pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah ingin memberikan penegasan desain pemilu serentak adalah sesuatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balances, terutama terkait efektivitas sistem presidensial di Indonesia.

Namun, desain pelaksanaan pemilu lima kotak tersebut berakibat pada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan dan pembangunan.

“Hal ini terjadi karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD tidak diserentakkan, sedangkan kepala daerah adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah,” ujarnya.

Khoirunnisa Nur Agustyati, selaku kuasa hukum lainnya, menyebutkan, terkait kewenangan dan fungsi pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan kerja sistem pemerintahan presidensial. Dalam perumusan peraturan daerah, kepala daerah dan DPRD membahas secara bersama-sama perumusan suatu peraturan daerah, untuk kemudian memperoleh persetujuan bersama. Hal ini senada pula dengan relasi kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dalam perumusan perundang-undangan.

“Tetapi, pada realitasnya seringkali kesetaraan dan efektivitas ini terganggu, karena adanya keterpisahan waktu pemilihan umum kepala daerah dengan pemilihan anggota DPRD. Akibatnya, berdampak pada politik transaksional untuk kepentingan jangka pendek bagi kepentingan calon kepala daerah, dan inefektivitas pemerintahan daerah, karena pemerintahan dibentuk atas dasar kepentingan jangka pendek saja,” jelasnya.

Sehingga, ketika pemilihan kepala daerah dipisahkan dengan pemilihan DPRD, berakibat pada tidak mampu diwujudkannya pemilihan secara demokratis.

Hal ini membuat gagalnya upaya menjalankan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah seluas-luasnya, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara dilaksanakan secara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden, dan DPD, dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Walikota,” ungkapnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com