hut

PGRI Bengkayang Minta Dewan Perjuangkan Nasib Guru Honorer

PONTIANAK – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, meminta wakil rakyat baik di DPRD kabupaten, provinsi bahkan DPR RI, dan DPD, untuk memperjuangkan nasib para guru honorer di daerah yang gajinya di bawah upah minimum kabupaten (UMK).

“Gaji para guru honorer saat ini tidak sesuai harapan dan terkesan kurang mendapat perhatian yang layak. Jadi, kita mendorong wakil rakyat yang sudah kita percayai duduk di parlemen untuk memperjuangkan hak PNS dan Non PNS. Terlebih titik beratkan pada yang nonPNS atau honorer,” ujar Ketua PGRI Bengkayang, Rudi, saat dihubungi di Bengkayang, Jumat (4/10/2019).

Ia menambahkan, bahwa gaji honorer guru di Kabupaten Bengkayang saat ini sangat minim. Pasalnya, guru honorer hanya mendapatkan gaji sebesar Rp600 ribu per bulan. Bahkan, ada yang mendapatkan gaji paling kecil, yakni cuma Rp100 ribu saja per bulan.

“Harusnya gaji guru honor minimal bisa disesuaikan dengan aturan pemerintah, atau sejajar UMR/UMK Kabupaten Bengkayang, yakni Rp2 juta lebih per bulan,” harap dia.

Selama ini, khusus penghasilan seorang guru honorer sangat tidak cukup dan jauh di bawah UMK. Sehingga, kehidupan mereka sangat tidak manusiawi.

“Ada guru yang hanya digaji Rp100 ribu – Rp.200 ribu itu guru honorer yang diangkat dan dibayar dari dana BOS. Ini susah saya jelaskan. Saya berharap, kepada wakil rakyat khusus Kabupaten Bengkayang untuk benar-benar peka dan memperhatikan nasib mereka. Padahal, guru honorer juga rata-rata tamatan S1, dan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” katanya.

Rudi memaparkan, bahwa di Kabupaten Bengkayang saja jumlah guru honorer yang mengabdi sebagai tenaga pendidik mencapai 1.500 orang lebih, dan terus mengalami kenaikan.

“Namun keberadaan para pendidik ini masih kurang mendapat perhatian,” ucap dia.

Kembali pihaknya mendorong, agar para wakil rakyat yang duduk di kabupaten, provinsi maupun pusat mampu dan lebih fokus memperjuangkan nasib para guru honorer.

“Tentu melalui dewan yang baru dilantik mewakili masyarakat para guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun supaya bisa diperjuangkan, baik soal gaji maupun untuk diangkat menjadi PNS,” kata dia. (Ant)

Lihat juga...