hut

PNS Tersangka Korupsi ‘Runway’ Nias Selatan, Ditahan

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan seorang tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan runway, taxiway dan apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan senilai Rp14.755.476.788 tahun 2016.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Sumanggar Siagian, mengatakan, tersangka itu, yakni SHS (34) PNS pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan sebagai Ketua/Koordinator Tim Pengawas Belanja Modal pada paket pengerjaan peningkatan proyek runway.

Sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka itu, menurut dia, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut melakukan pemeriksaan terhadap SHS, dari pukul 10.30 WIB hingga pukul 14.30 WIB.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka oleh tim medis.

“Tersangka digiring petugas keamanan Kejati Sumut masuk ke dalam mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan Negara (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan,” katanya di Medan, Selasa (22/10/2019).

Sumanggar menjelaskan, peristiwa korupsi tersebut terjadi pada tahun 2016, saat itu UPBU Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan Pavement Classification Number (PCN) runway, taxiway, apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 meter persegi (M2) dengan anggaran senilai Rp27 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Setelah melalui tahapan proses pelelangan Pokja ULP menetapkan pemenang lelang, yaitu PT Mitra Agung Indonesia dengan AH sebagai Direktur II. Penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai Rp26.900.900.000.

“Sedangkan untuk pengawasan pekerjaan dilakukan oleh PT Harawana Consultant dengan direkturnya DCN,” ucap dia.

Ia mengatakan, pembayaran proyek telah dilakukan hingga termin IV mencapai 80 persen senilai Rp19.847.973.127. Namun kelengkapan dokumen setiap termin tidak dilengkapi pada waktu pengajuan pencairan dana termin I sampai IV. Sementara kemajuan hasil pekerjaan hanya mencapai 43,80 persen.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu ditemukan bahwa volume pekerjaan yang terpasang hanya 20 persen dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT Harawana Consultant.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan fisik tersebut dilakukan perhitungan oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru menerangkan bahwa kerugian negara dalam peningkatan PCN UPBU Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp14.755.476.788.

“Tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” katanya. (Ant)

Lihat juga...