hut

Ratusan Usaha Tambang dan Perkebunan di Sumbar Tak Kantongi IPPKH

Editor: Mahadeva

PADANG – Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sumatera Barat mencatat, di daerah tersebut ada 175 perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Namun, dari jumlah tersebut, hanya lima perusahaan yang mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Sedangkan sisanya, atau 170 perusahaan, belum miliki IPPKH.

Kepala Departemen Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Barat, Yoni Candra, mengatakan, aktivitas perusahaan tersebut adalah dibidang tambang dan kebun di kawasan hutan. Sementara di dalam perizinan tersebut, ada kajian Analisi Dampak Lingkungan atau Amdal. Pemakarsa izin harus melibatkan partisipasi publik khususnya masyarakat kawasan hutan dalam bentuk komisi Amdal. Tanpa adanya izin yang dimiliki, berpotensi menimbulkan pelanggaran.

Berdasarkan PP 27/2012, tentang Izin Lingkungan, ada kewajiban seperti penapisan Amdal untuk penguasaan lahan lebih dari 200 hektare. Atau dokumen UKL/UPL untuk pengelolaan lahan kurang dari 200 hektare. Dalam proses izin tersebut dilakukan uji publik dan konsultasi publik. Kemudian dilakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

Kepala Departemen Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Barat, Yoni Candra saat ditemui Cendana News, Rabu (23/10/2019) – Foto: Ist / M Noli Hendra

“Namun kondisi dilapangan setelah izin lingkungan keluar baru dilakukan penyesuaian. Pengawasan dari pemerintah daerah sangat lemah, misalnya dalam reklamasi pasca produksi tambang. Namun kenyataannya pemerintah provinsi menerbitkan perpanjangan izin operasi produksi tambang, penegakan hukum tidak dilakukan dalam hal tersebut,” katanya, Rabu (23/10/2019).

Berdasarkan SK 35/2013 Menteri Kehutanan, dari 19 daerah di Sumbar, hanya Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh yang tidak memiliki kawasan hutan. Fakta di lapangan, banyak aktivitas pertambangan di luar Izin Usaha Pertambangan yang ada. Temuan lainnya, ada sekira 3854 hektare perkebunan yang memiliki HGU. Namun statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Bukti dari pernyataan Walhi tersebut, terlihat jelas dari kondisi lingkungan yang buruk seperti yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Di daerah tersebut ditemukan oknum perambah hutan dan pelaku illegal logging.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, praktik illegal logging berdampak buruk terhadap lingkungan. “Kepada masyarakat saya mintak secara proaktif melakukan pengawasan, serta juga melaporkan setiap kejadian yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab pelaku illegal logging dan perambahan hutan,” katanya.

Kepedulian masyarakat harus dimunculkan agar dampak buruk seperti banjir, tanah longsor, bahkan juga kekeringan tidak sampai melanda Pesisir Selatan. Secara geografis, sisi timur Pesisir Selatan adalah kawasan yang berada di sepanjang gugusan Bukit Barisan (BB). Daerahnya berupa kawasan hutan, baik hutan produksi maupun Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Jika penebangan liar tidak bisa dikendalikan, kondisinya bisa mengancam dengan memunculkan berbagai musibah.”Dari itu praktek illegal logging dan perambahan hutan ini harus diperangi oleh semua masyarakat. Salah satunya caranya adalah melalui pengawasan bersama, serta melaporkan bila ditemui oknum yang berbuat,” tutupnya.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com