hut

Rawan Bencana, Pessel Masih Minim Sarana Prasarana

Editor: Koko Triarko

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat  tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana, dalam menghadapi ancaman bencana.

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Pesisir Selatan, Herman Budiarto, mengatakan, sebagai daerah yang memiliki berbagai potensi bencana yang cukup kompleks, Pesisir Selatan masih ada keterbatasan sarana dan prasarana dalam menghadapi ancaman bencana.

Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, diisyaratkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan perlindungan terhadap bencana.

“Maka pemerintah berkewajiban pula dalam memenuhi hak-hak masyarakat tersebut,” katanya, Rabu (2/10/2019).

Menurutnya, sangat disayangkan kalau hak masyarakat itu belum terjawab sesuai kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari ketersedian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pesisir Selatan.

Ia menyebutkan, seperti halnya keberadaan Early Warning Sistem (EWS) atau sistem peringatan dini yang hanya dimiliki Pesisir Selatan sebanyak 13 unit. Dari 13 unit itu, 1 unit di antaranya alat deteksi pergerakan tanah.

“Padahal, kebutuhan ideal EWS peringatan dini tsunami itu adalah 82 unit, atau 2 unit per nagari yang masuk zona merah,” ujarnya.

Dikatakannya, bahwa EWS atau sistem peringatan dini tsunami adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi tsunami guna mencegah jatuhnya korban.

“Sistem ini terdiri dari dua bagian penting, yaitu jaringan sensor untuk mendeteksi tsunami, serta infrastruktur jaringan komunikasi untuk memberikan peringatan dini adanya bahaya tsunami kepada wilayah yang diancam bahaya. Tujuanya agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat,” jelasnya.

Ditambahkanya, bahwa 13 unit EWS yang ada saat ini, 10 unit merupakan bantuan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015, dan 3 unit dari Anggaran Pemdapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Guna menjawab kebutuhan EWS secara ideal itu, BPBD Pesisir Selatan membuat proposal kepala Kementerian Kemaritiman melalui BPBD Provinsi.

“Saya berharap, mudah-mudahan usulan ini bisa terjawab walaupun secara bertahap. Sebab, masyarakat memang berhak mendapatkan perlindungan terhadap bencana,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan, bahwa selain EWS, Pesisir Selatan juga masih kekurangan sarana shelter, jalur evakuasi dan rambu-rambu jalur evakuasi pada daerah yang masuk pada zona merah tsunami.

“Hal ini perlu saya sampaikan, sebab dengan garis pantai mencapai 234,2 kilometer dengan jumlah nagari yang masuk zona merah sebanyak 41 nagari, hanya memiliki 5 unit shelter,” ungkapnya.

Lima shelter itu terdapat di Medan Bapaneh Rawang Painan, di Nagari Pasir Ganting Kecamatan Airpura, Nagari Ampingparak, di SMAN 1 Surantiah, dan di SDN 2 Pasar Kambang Kecamatan Lengayang.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan, jika tsunami terjadi akibat gempa besar di zona Subduksi Mentawai, maka sekitar 182.418 jiwa penduduk, atau sekitar 40,20 persen dari total penduduk Pessel akan terancam bahaya tsunami.

“Sebab, penduduk yang berjumlah 182.418 jiwa itu berdomisili di radius 2 kilometer dari bibir pantai. Penduduk Pessel memang lebih banyak terkonsentrasi tinggal di daerah sepanjang bibir pantai,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa pembangunan shelter, baik permanen maupun alami di daerah itu sudah dimulai sejak 2011.

“Karena kebutuhan ideal shelter buatan sebanyak 23 unit lagi, sehingga kita mengajukan pembiayaanya melalui APBN. Perkiraan biayanya sebesar Rp157 miliar,” jelasnya.

Ditambahkanya, bahwa 23 unit shelter itu direncanakan pembangunanya di delapan kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Koto XI Tarusan 4 unit, Kecamatan Bayang 3 unit, Kecamatan IV Jurai 2 unit, Sutera 1 unit, Lengayang 3 unit, Ranahpesisir 3 unit, Linggu Sari Baganti 6 unit, dan di Kecamatan Silaut 1 unit.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pesisir Selatan, Yef Indra, menjelaskan, keterbatasan keuangan menjadi salah satu penyebab pihaknya tidak mampu melakukan simulasi kesiapsiagaan kepada masyarakat secama maksimal.

“Selama 2018 dan 2019 ini, kita memang tidak melakukan simulasi gempa dan tsunami untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat,” tegasnya.

Kalau pun ada digelar simulasi gempa dan tsunami di tiga nagari dan sekolah, BPBD Pesisir Selatan hanya memfasilitasi. Sebab, simulasi gempa dan tsunami itu diselenggarakan oleh NGO asal Jerman, dan oleh pihak sekolah. Sedangkan BPBD hanya sebagai falisitasi terhadap kegiatan tersebut.

Beranjak dari kondisi itu, dia berharap agar penganggaran terhadap instansinya bisa lebih ditingkatkan. Sebab, dengan hanya memiliki anggaran sebesar Rp1,9 miliar per tahun, sangatlah sulit BPBD Pesisir Selatan bisa membangun infrastuktur yang menunjang kesiapsiagaan masyarakat, termasuk juga melakunan simulasi-simulasi.

“Saya harap upaya itu juga dilakukan oleh berbagai lembaga lainnya yang ada di daerah, agar pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi gempa yang disertai tsunami makin tinggi,” tutupnya.

Lihat juga...