hut

Rehab Pakai APBD, Kejati Jatim Usut Rumah Dinas Kejari Jember

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JEMBER – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tengah mengusut kasus rehab rumah dinas yang membelit Kejaksaan Negeri Jember pada Kamis (3/10/2019) dengan menerjunkan tiga orang jaksa ke Jember.

Tim jaksa memeriksa Koordinator LSM Format, Kustiono Musri, sebagai pelapor. Pemeriksaan juga dilakukan kepada sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Jember serta Direktur CV Dwi Karya. Identitas dua pihak terakhir dirahasiakan oleh kejaksaan.

Tim jaksa dari Kejati terdiri atas nama jaksa Dody Budhi Raharjo (pemeriksa tindak pidana khusus), Oktario Hartawan Achmad (pemeriksa bidang pengawas), dan Mochammad Yasin (anggota Satgas penerimaan laporan dan pengaduan).

Saat dicegat wartawan Dody mengakui proses penelusuran kasus tersebut. Namun, ia enggan mengungkap materi perkara maupun identitas pihak yang diperiksa. “Nanti saja kalau sudah lengkap dan selesai,” selorohnya singkat.

Kasus yang ditangani Kejati tersebut terkait dengan dugaan penyimpangan rehab rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember.

Ditengarai ada kepentingan terselubung antara Kejaksaan dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Selain itu, kuat dugaan penyimpangan juga terjadi sejak proses penganggaran hingga realisasi proyek.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember, Agus Budiarto mengakui, rumah dinas Kajari dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Jember. “Hibah ini kami terima barang jadi, bukan uangnya,” kata Agus kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

Kasus tersebut bermula saat Kajari Jember dijabat Ponco Hartanto yang mengajukan permohonan hibah ke Pemerintah Kabupaten Jember untuk perbaikan rumah dinasnya. Bupati Faida menyetujuinya.

“Proses penganggaran wilayahnya, Bupati bersama tim anggaran Pemkab dan juga badan anggaran DPRD. Realisasi ranahnya OPD dengan rekanan, bukan kejaksaan,” ujar Agus.

Agus juga meyakinkan, pihaknya telah mengklarifikasi seluruh hal yang berkaitan dengan masalah ini ke Kejati Jawa Timur sampai Kejaksaan Agung.

“Rumah dinas dalam kondisi tidak layak huni. Kejari tidak ada anggaran untuk perbaikan, sehingga minta ke Pemkab. Peraturan membolehkan kejaksaan dibantu oleh Pemkab dalam konteks hubungan kelembagaan,” tegas Agus.

Sementara itu Kustiono sebagai pelapor menengarai proses penganggaran tidak wajar. “Sebab di buku APBD 2018 tidak ada item rehab rumah dinas Kajari. Pengkaburan anggaran justru yang ada adalah perbaikan tetap lainnya,” kata Kustiono saat usai diperiksa tim Kejati Jatim.

Pos anggaran perbaikan aset tetap lainnya senilai Rp700 juta melekat di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang. Baru saat peluncuran lelang elektronik oleh LPSE disebut dengan jelas pagu anggaran Rp700 juta itu untuk proyek rehab rumah dinas Kajari.

Lelang dimenangkan oleh CV Dwi Karya yang menawar dengan harga Rp687 juta. Perusahaan konstruksi milik Rama itu disetujui oleh panitia lelang untuk realisasi dengan anggaran Rp671 juta.

Kustiono semakin curiga, saat proyek dimulai dengan pembongkaran rumah dinas kajari, tidak ada papan proyek di lokasi sebagai penanda transparansi. Bahkan, ketiadaan papan proyek sampai dengan selesainya pembangunan rumah dinas itu.

“Papan dipasang tepat sepekan setelah proses serah terima gedung baru dari rekanan ke Pemkab Jember,” ujarnya.

Semakin muncul kecurigaan bahwa proyek dikaburkan transparansinya dengan papan proyek yang hanya memajang logo kejaksaan.

“Tanpa logo Pemkab, maka seolah-olah dibaca publik bahwa rehab rumah dinas melalui anggarannya kejaksaan sendiri. Ada maksud apa proyek itu ditutup-tutupi sejak awal sampai akhir?” kritiknya.

Lihat juga...