Sertifikasi Halal Harus Tingkatkan Pertumbuhan UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan semua produk makanan dan minuman bersertifikasi halal per 17 Oktober 2019 mendatang.

Terkait hal ini, Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berkomitmen terus mengawal dan berkiprah dalam proses sertifikasi halal di Indonesia.

“Kalau kita sudah siap sejak 30 tahun lalu. Jadi siap dengan segala kondisi walaupun itu harus diterapkan, kita siap,” kata Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, kepada Cendana News di Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Namun demikian menurutnya, apakah pemberlakuan wajib (mandatory) sertifikasi halal tersebut tidak memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dia menegaskan, jangan sampai kebijakan tersebut malah mengganggu pertumbuhan UMKM. Atau sebaliknya menjadikan produk halal dari negara lain membanjiri Indonesia.

Inilah yang harus diantisipasi dan dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena bukan hanya soal kesiapan stakeholder, tapi juga dampak kebijakan tersebut bagi perkembangan UMKM Indonesia.

“Apakah bisa mempercepat, efektif dan efisien dalam implementasi ketika kita akan terapkan mandatory sertifikasi halal. Apakah bisa meningkatkan pertumbuhan UMKM?” tukasnya.

Selain itu tambah dia, prosedur sertifikasi halal yang birokrasinya lebih panjang juga harus ditinjau kembali. Karena dalam aturan baru UU JPH dijelaskan, bahwa pengusaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH ) Kementerian Agama (Kemenag).

Kemudian permohonan itu akan diberikan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Setelah rampung, proses sertifikasi diajukan kembali ke BPJPH untuk diverifikasi dan dibawa ke MUI untuk sidang halal oleh Komisi Fatwa.

Selanjutnya, proses kembali diajukan kepada BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal.

“Jadi ada tambahan birokrasi. Apakah ini efektif dan efisien untuk UMKM, bisa diikuti atau tidak, semua harus diuji,” ujarnya.

Jika tanggal 17 Oktober 2019, kebijakan itu betul-betul diterapkan secara menyeluruh atau tidak. “Ya menunggu dulu, tapi kalau kita dari LPPOM MUI apapun skenarionya, ya kita siap,” tukas Lukman yang menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Dia menjelaskan, selama ini proses pengajuan sertifikasi halal langsung dilakukan ke LPPOM MUI melalui aplikasi online.

Sehingga pengusaha tinggal registrasi online sebelum kemudian diproses sertifikasi halalnya hingga jadi. Dan berdasarkan Key Performance Index, sertifikasi halal MUI rampung dalam 43 hari kalender atau sekitar 35 hari kerja.

Namun dengan prosedur tambahan tersebut, Lukman tidak bisa memastikan berapa lama prosesnya.

“Prosedur tambahan nggak tahu berapa lama selesai sertifikasi halal itu. Itu yang harus kita antisipasi, kebijakan ini harus ditilik apakah bisa meningkatkan laju pertumbuhan UMKM, atau tidak,” ujarnya.

Dia juga mengaku tidak tahu, apakah aplikasi online ini juga akan diterapkan dalam kebijakan BPJPH tersebut.

Saat ini jelas dia, tarif sertifikasi halal di LPPOM MUI adalah sebesar Rp 2,5 juta per perusahaan. Dan memang diakui dia, jumlah UMKM yang sudah disertifikasi halal belum banyak. Tercatat hingga tahun 2018 ada sekitar 11.249 perusahaan yang telah mengantongi sertifikasi halal.

“UMKM bersertifikasi halal sekitar 20 persen. Lahirnya UU JPH ini, kami harapkan pemerintah bisa subsidi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Karena tanpa dibantu, angka Rp 2,5 juta buat mereka itu berat,” pungkasnya.

Lihat juga...