hut

Susun AKD, DPRD DKI Jakarta Tekankan Proporsional dan Musyawarah Mufakat

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Penyusunan Alat Kelengklapan Dewan (AKD) di DPRD DKI Jakarta akan dilakukan secara proporsional. Penempatan mengikuti perolehan jumlah kursi dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

“Kalau badan anggaran ada ketua Banggar dan Bamus itu saya (secara otomatis). Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), Badan Kehormatan, dan komisi (dilakukan) musyawarah,” tutur Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Selasa (15/10/2019).

Total, ada 19 kursi pimpinan AKD DPRD DKI Jakarta, mulai dari Banggar, Bamus, Bapemperda, Badan Kehormatan, dan Komisi-Komisi. Nama-nama pimpinan dan anggota AKD, akan ditetapkan Senin (21/10/2019) pekan depan. “Setelah nama-nama diserahkan pada Kamis (17/10/2019), maka pada Senin pekan depan kita sudah bisa menggelar rapat paripurna untuk penetapan AKD,” kata Prasetio.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, menyebut, semua nama-nama AKD sudah harus diserahkan pada Kamis(17/10/2019). Hal itu, sudah sesuai kesepakatan dalam rapat yang diikuti seluruh fraksi. “Saya kira sudah sepakat, hari Kamis nama-nama AKD sudah masuk. Sesuai dengan proporsional datanya,” kata Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, meminta nama-nama yang diserahkan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah kursi setiap partai. Namun, untuk penetapan siapa yang akan duduk di posisi pimpinan akan dibicarakan lagi pada kemudian hari.

“Jadi gini, AKD yang agak krusial itu biasanya soal proporsional di pimpinan. Kalau di pimpinan siapa yang akan duduk di AKD itu haknya fraksi. Namun, nanti pimpinan itu berapa, tiga jabatan pimpinan dikali lima komisi. Jadi 15 posisi pimpinan,” terang Suhaimi.

Suhaimi menjamin, akan mengutamakan musyawarah dalam menghasilkan komposisi pimpinan dan anggota AKD yang proporsional. Pimpinan DPRD DKI Jakarta akan berupaya tidak menguntungkan satu partai atau merugikan partai tertentu.

Penetapan AKD ditegaskan Suhaimi harus dipercepat. Hal itu akan menyangkut persoalan pelayanan publik. “Ini harus dipercepat soalnya menyangkut soal APBD yang harus diketok palu di akhir November. Kalau tidak, maka itu akan jadi masalah pelayanan masyarakat, juga ada punishment-nya untuk DPRD,” jelas Suhaimi.

Meskipun terlihat mepet, DPRD yakin waktu selama satu bulan, cukup untuk melakukan pembahasan APBD.

Lihat juga...