hut

Tingkatkan Kesejahteraan, Pesisir Selatan Optimalkan Mina Padi

Editor: Mahadeva

PESISIR SELATAN – Program Mina Padi, yang mengintegrasikan tanaman padi dan budi daya ikan air tawar di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus dioptimalkan.

Cara tersebut, menjadi upaya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat. Saat ini aktivitasnya dilakukan di lahan seluas 10 hektare yang ada di Nagari Taratak Tangah Lumpo, Kecamatan IV Jurai.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, Program Mina Padi sangat cocok dikembangkan di Nagari Taratak Tangah Lumpo. Di daerah itu lahan pertanian-nya cukup luas, dan didukung oleh potensi pengairan yang memadai. “Saya minta program Mina Padi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Nagari Taratak Tangah Lumpo ini, dioptimalkan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya, Senin (14/10/2019).

Dengan potensi tersebut, Dinas Perikanan diharapan bisa memaksimalkan tenaga penyuluh di lapangan. “Usaha perikanan membutuhkan pembinaan dan pendampingan secara intensif. Selain itu pelaku-pelaku usaha diminta untuk dapat lebih proaktif, komunikatif dan tentunya juga inovatif. Karena pelaku usaha seperti itulah yang sangat dibutuhkan untuk menentukan perencanaan kegiatan dinas ke depan,” tambahnya.

Lebih jauh disebutkan, Pesisir Selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Untuk mengoptimalisasikannya, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, teknologi, pembinaan dan SDM. Saat ini, Pemkab Pesisir Selatan berupaya mencari program-program perikanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Ir. Nuzirwan, mengatakan, untuk menerapkan program tersebut, para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di kecamatan diminta rutin turun ke lapangan. Mereka diminta menyerap aspirasi dan masukan serta kebutuhan petani di wilayah. PPL tidak hanya duduk di belakang meja. PPL menjadi ujung tombak pembangunan pertanian. Mereka adalah sosok yang paling memahami kebutuhan dan kondisi petani.

“PPL sebagai ujung tombak pembangunan pertanian juga berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi instansi pemerintah. Oleh karena itu, mereka hendaknya selalu berupaya agar petani mau dan mampu berswadaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga,” ucapnya.

Sistem penyuluhan yang diberikan, diarahkan pada penataan ketenagaan penyuluh, penguatan kelembagaan, peningkatan mutu penyelenggaraan penyuluh, membangun sarana dan prasarana serta penyediaan anggaran penyuluh sesuai kebutuhan. Sedangkan tugas dan fungsi Kantor BPK, antara lain menyusun progam penyuluhan kecamatan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar.

Lihat juga...